JAKARTA — Angka triliunan rupiah kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah infografis membandingkan nilai uang negara yang diklaim berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama dua periode pemerintahan berbeda. Infografis tersebut menyajikan perbandingan yang mencolok: selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), periode 20 Oktober 2014–20 Oktober 2024, total uang negara yang dis

KAVITA Media Net, JAKARTA — Jabatan rektor bukan kekebalan hukum. Gelar profesor, kedudukan akademik, maupun posisi tertinggi dalam struktur universitas tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan penyimpangan di lingkungan perguruan tinggi. Penanganan perkara di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penyidikan dugaan korupsi dana rutin Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka oleh Kej

Luhut Klarifikasi Usulan Korupsi, tetapi Pertanyaan Publik Belum Selesai KAVITA MEDIA — JAKARTA. Usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk menyempurnakan aturan tindak pidana korupsi memantik pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang memperbaiki kepastian hukum bagi pengambil keputusan, atau justru membuka ruang tafsir yang berisiko melemahkan pemberantasan korupsi? Polemik ini mencuat setelah Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil kajian kepada Presiden Pr

Wacana Pengembalian Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Menuai Peringatan Keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah Menilai, Konsentrasi Pengambilan Keputusan Di Tangan Elite Politik Berpotensi Memperbesar Praktik Transaksi Kekuasaan Dan Korupsi Tersembunyi, Sekaligus Melemahkan Akuntabilitas Kepala Daerah Terhadap Rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan peringatan keras terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala dae

Prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum kembali menjadi sorotan publik menyusul lambannya penanganan dugaan kejahatan pertambangan di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Kasus ini menjadi perhatian karena disebut-sebut menyeret nama istri Gubernur Sultra, sehingga memunculkan tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan setara tanpa melihat latar belakang kekuasaan. Sejumlah kalangan menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung perlu se