JAKARTA — Angka triliunan rupiah kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah infografis membandingkan nilai uang negara yang diklaim berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama dua periode pemerintahan berbeda. Infografis tersebut menyajikan perbandingan yang mencolok: selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), periode 20 Oktober 2014–20 Oktober 2024, total uang negara yang dis

Mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo KAVITA Media Net, Jakarta — Ketika institusi kepolisian seharusnya berdiri di atas profesionalisme, integritas, dan sistem meritokrasi, muncul serangkaian tuduhan yang justru mempertanyakan bagaimana kekuasaan, kedekatan personal, dan loyalitas diduga memengaruhi perjalanan karier sejumlah perwira tinggi Polri. Persoalannya bukan sekadar siapa yang naik pangkat lebih cepat, siapa yang memperoleh jabatan strategis, atau siap

KAVITA Media Net, Jakarta — Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian kembali menjadi sorotan. Sebuah temuan dalam Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 menyebutkan bahwa Indonesia mencatat angka ketidakpercayaan terhadap polisi sebesar 59 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi pertama di antara 31 negara yang diteliti, berdasarkan indikator persepsi ketidakpercayaan responden terhadap profesi kepolisian. Temuan ini bukan sekadar angka dalam sebuah

KAVITA Media Net, Jakarta — Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menempuh jalur karier yang tidak sepenuhnya lazim menuju posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Berpengalaman di bidang reserse, penanganan terorisme, intelijen siber, kepemimpinan kewilayahan, hingga perencanaan dan anggaran, ia mencapai salah satu jabatan tertinggi di tubuh Polri tanpa pernah menduduki posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Rekam jejak tersebut memperl

Analisis Kavita Media Penolakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di hadapan Komisi III DPR RI terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukan sekadar perdebatan teknis birokrasi. Ia membuka kembali soal paling mendasar dalam demokrasi: apakah Indonesia sedang memelihara lembaga penegak hukum yang profesional, atau justru membiarkan lahirnya “superbody” dengan kewenangan nyaris tanpa penyeimbang? Satu Atap, Seribu Kunci Kekuasaan Dalam teori ketatanegar

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan kesiapan mempertahankan posisi dan kewenangan Polri hingga “titik darah penghabisan” memantik gelombang kritik tajam dari kalangan pemerhati politik dan kebangsaan. Diksi yang bernuansa konfrontatif dan sarat simbol “siap perang” itu dinilai mencederai semangat reformasi serta menempatkan institusi kepolisian berhadap-hadapan dengan aspirasi publik yang justru menuntut pembenahan. Pemerhati Politik dan Kebangsaa

Penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukan sekadar soal struktur kelembagaan. Ia mencerminkan kegelisahan yang lebih dalam: ketakutan institusi terhadap evaluasi serius atas kekuasaan yang terlalu lama dibiarkan nyaris tanpa pengawasan efektif. Ketika Kapolri menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang “Menteri Kepolisian”, publik patut bertanya: apa yang sesungguhnya sedang dipertahankan? Profesionalisme

KAVITA MEDIA – JAKARTA. Suasana Rapat Kerja Komisi III DPR RI mendadak senyap. Tak ada tawa basa-basi, tak ada diplomasi normatif. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sedang tidak berbicara sebagai pejabat administratif. Ia sedang menarik garis batas kekuasaan. “Saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalau itu terjadi, saya lebih baik jadi petani,” tegas Sigit di hadapan para wakil rakyat, Senin (26/01/2026). Pernyataan itu sontak mengguncang ruang rapat dan jauh me