Kebutuhan Anggaran Pendidikan Gratis Hingga Perguruan Tinggi Diperkirakan Mencapai Rp569,73 Triliun per Tahun
KAVITA MEDIA NET, JAKARTA – Wacana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi kembali mengemuka di tengah diskusi publik mengenai akses pendidikan yang merata. Analisis data terbaru menunjukkan bahwa total kebutuhan anggaran untuk mewujudkan kebijakan tersebut diperkirakan mencapai Rp569,73 triliun per tahun jika mencakup seluruh sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
Data yang diolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ditambah Statistik Penunjang Pendidikan 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), memberikan gambaran rinci mengenai jumlah peserta didik dan biaya rata-rata per jenjang.
Jumlah murid saat ini tercatat sebagai berikut: Sekolah Dasar (SD) 28,46 juta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13,87 juta, Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,14 juta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4,97 juta, serta perguruan tinggi keseluruhan 10,75 juta mahasiswa. Di antaranya, hanya 5,18 juta yang berada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTA-N).
Biaya pendidikan rata-rata per tahun per peserta didik juga bervariasi: SD Rp4,56 juta, SMP Rp7,34 juta, SMA dan SMK masing-masing Rp10,19 juta, serta perguruan tinggi Rp19,01 juta.
Dengan mengalikan jumlah murid dan biaya rata-rata tersebut, estimasi kebutuhan anggaran tahunan untuk pendidikan gratis disusun sebagai berikut:
SD/sederajat: Rp129,77 triliun
SMP/sederajat: Rp101,86 triliun
SMA/sederajat: Rp82,96 triliun
SMK: Rp50,7 triliun
Total untuk jenjang SD hingga SMA/SMK mencapai Rp365,29 triliun. Jika ditambah hanya PTN dan PTA-N, totalnya menjadi Rp463,75 triliun (dengan kebutuhan perguruan tinggi negeri sekitar Rp98,46 triliun). Sedangkan jika mencakup seluruh perguruan tinggi (negeri dan swasta), angka membengkak menjadi Rp569,73 triliun, di mana komponen perguruan tinggi saja memerlukan Rp204,44 triliun.
Angka-angka ini merupakan estimasi minimal berdasarkan data rata-rata biaya yang tersedia. Realisasinya tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk inflasi, perbedaan biaya antar wilayah, kualitas layanan yang diharapkan, serta kebutuhan infrastruktur dan tenaga pendidik. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bukan sekadar soal menanggung biaya operasional peserta didik, tetapi juga menyangkut pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan pendanaan jangka panjang.
Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa kebijakan serupa memerlukan komitmen fiskal yang kuat, reformasi tata kelola, serta mekanisme yang mencegah pemborosan. Di Indonesia, alokasi anggaran pendidikan yang sudah diamanatkan minimal 20 persen dari APBN dan APBD perlu dikaji ulang agar lebih fokus pada perluasan akses tanpa mengorbankan mutu.
Data ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan objektif bagi pembuat kebijakan, parlemen, dan masyarakat dalam mendiskusikan feasibilitas serta prioritas pendidikan gratis hingga jenjang tertinggi. Transparansi perhitungan dan kajian dampak yang mendalam akan sangat menentukan keberhasilan implementasi di masa depan.
Comments