Kemdiktisaintek Hitung Anggaran Kuliah Gratis, Tahapan Disiapkan Mulai 2027

KAVITA MEDIA NET, JAKARTA — Rencana menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) mulai memasuki tahap penghitungan kebutuhan anggaran. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan telah menghitung kebutuhan pembiayaan standar per mahasiswa sebagai dasar untuk merumuskan skema pendidikan tinggi gratis.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perluasan akses pendidikan negeri hingga jenjang perguruan tinggi. Pemerintah saat ini tidak hanya mengkaji kemungkinan pembebasan biaya kuliah, tetapi juga memetakan kebutuhan masing-masing PTN dan jumlah mahasiswa yang harus ditanggung negara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Menurut Brian, pemerintah telah melakukan kalkulasi kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di seluruh PTN. Hasil penghitungan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Presiden untuk menentukan apakah kebijakan pendidikan tinggi gratis dapat diterapkan sekaligus atau harus dilakukan secara bertahap.

“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” kata Brian.

Tidak Sekadar Gratis, Pemerintah Hitung Daya Tahan Kampus

Kemdiktisaintek menyadari bahwa pendidikan tinggi gratis bukan semata persoalan menghapus pembayaran mahasiswa. Negara juga harus memastikan operasional perguruan tinggi tetap berjalan, kualitas pendidikan terjaga, serta kebutuhan masing-masing kampus dapat dipenuhi.

Karena itu, pemetaan dilakukan terhadap kondisi PTN, termasuk jumlah mahasiswa dan kebutuhan pembiayaan masing-masing perguruan tinggi.

Pemerintah kemudian akan melihat apakah seluruh prasyarat memungkinkan untuk menjalankan kebijakan secara langsung. Jika belum memungkinkan, skema penerapan bertahap tengah disiapkan.

Brian menyebut tahapan tersebut dapat dirancang mulai 2027, kemudian dilanjutkan pada 2028 hingga 2029.

“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa,” ujar Brian.

Dengan demikian, hingga saat ini belum terdapat keputusan bahwa seluruh PTN akan langsung bebas biaya. Yang sedang dilakukan pemerintah adalah penghitungan kebutuhan dan penyusunan skema implementasi.

KIP Kuliah Masih Menjadi Instrumen Penting

Di tengah kajian kuliah gratis, pemerintah juga tetap menjalankan berbagai skema afirmasi pendidikan tinggi, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah.

Brian menyampaikan kelompok mahasiswa dari desil 1 hingga 4 telah mendapatkan dukungan beasiswa. Sementara itu, mahasiswa yang memperoleh afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya disebut telah mencapai lebih dari 28 persen di PTN.

Kemdiktisaintek juga menyampaikan adanya penyesuaian anggaran 2027. Tambahan anggaran sebesar Rp1,267 triliun diarahkan untuk mendukung pelaksanaan KIP Kuliah, sehingga pagu anggaran Kemdiktisaintek 2027 menjadi Rp66,440 triliun.

Pemerintah menilai berbagai instrumen tersebut tetap penting untuk memastikan kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu memperoleh kesempatan mengakses pendidikan tinggi.

Gratis PTN, Bagaimana dengan PTS?

Rencana pendidikan tinggi gratis juga memunculkan persoalan lain yang perlu diperhitungkan, yakni keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menyusun formula yang tidak menimbulkan ketimpangan antara PTN dan PTS apabila pendidikan di PTN nantinya benar-benar bebas biaya.

Salah satu opsi yang disebutnya adalah mengalihkan peruntukan KIP Kuliah dari PTN kepada mahasiswa di PTS apabila mahasiswa PTN tidak lagi membayar biaya pendidikan.

Persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam desain kebijakan. Sebab, kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak hanya menyangkut hubungan negara dengan mahasiswa, tetapi juga menyentuh ekosistem PTN, PTS, dosen, tenaga kependidikan, serta pembiayaan pendidikan secara keseluruhan.

Menunggu Hitungan Negara

Kemdiktisaintek kini masih mematangkan penghitungan dan pemetaan sebelum hasilnya disampaikan kepada Presiden. Artinya, gagasan kuliah gratis telah bergerak dari wacana politik menuju tahap perhitungan kebijakan.

Namun, besaran kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, formula distribusi kepada PTN, posisi KIP Kuliah, serta skema hubungan PTN dan PTS masih menjadi bagian dari proses perumusan.

Pemerintah menegaskan tujuan akhirnya adalah memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan tetap menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

Kini publik menunggu satu hal yang paling menentukan: berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung negara jika seluruh PTN digratiskan, siapa yang menjadi penerima manfaat, dan seperti apa tahapan penerapannya mulai 2027 hingga 2029.

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah gagasan kuliah gratis dapat segera diterapkan secara menyeluruh atau harus ditempuh melalui tahapan bertahap.

#KuliahGratis #PendidikanGratis #PendidikanTinggi #PTN #Kemdiktisaintek #BrianYuliarto #PrabowoSubianto #APBN #AnggaranPendidikan #KIPKuliah #PTS #DPRRI #KomisiX #PendidikanIndonesia #KavitaMedia