KENAPA BEREBUT JADI KEPALA DESA? KETIKA DANA DESA JADI MAGNET KEKUASAAN
Updated: Sep 24
Kenapa kursi kepala desa sering diperebutkan?
Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu sederhana.
Di balik kontestasi jabatan kepala desa, ada kekuasaan, status sosial, pengaruh politik lokal, akses terhadap kebijakan dan tentu saja pengelolaan anggaran desa yang nilainya bisa sangat besar.
Namun, jangan pula menyederhanakan persoalan dengan mengatakan setiap desa otomatis menerima Rp1 miliar setiap tahun. Faktanya, Dana Desa dialokasikan menggunakan sejumlah komponen: alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula. Besarannya berbeda antardesa dan dipengaruhi antara lain oleh jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Tetapi justru di situlah pertanyaan kritisnya dimulai.
KALAU UANGNYA BESAR, SIAPA YANG MENGAWASI?
Dana Desa bukan uang pribadi kepala desa. Bukan pula “bonus jabatan” bagi siapa pun yang berhasil memenangkan kontestasi. Itu adalah uang publik yang harus kembali kepada kepentingan publik: pembangunan, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai prioritas desa sesuai ketentuan.
Untuk 2025 saja, pemerintah menetapkan pagu Dana Desa sebesar Rp71 triliun secara nasional, dengan mekanisme alokasi yang tidak dibagikan rata begitu saja kepada seluruh desa.
Maka kalau ada desa mengelola anggaran miliaran rupiah, pertanyaannya bukan: “Enak juga jadi kepala desa.” ertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Apa yang berubah bagi masyarakat setelah uang sebanyak itu dikelola?”
Apakah jalan desa semakin baik?
Apakah pelayanan publik semakin cepat?
Apakah kemiskinan berkurang?
Apakah anak-anak desa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik?
Apakah stunting turun?
Apakah ekonomi warga tumbuh?
Apakah kelompok miskin benar-benar mendapatkan manfaat?
Atau jangan-jangan anggaran besar hanya menghasilkan laporan yang terlihat rapi, sementara persoalan warga tetap berjalan di tempat?
JANGAN SAMPAI KURSI KEPALA DESA DIPANDANG SEBAGAI MESIN UANG
Kalau motivasi utama mencalonkan diri adalah karena membayangkan besarnya uang yang akan dikelola, maka ada masalah serius dalam cara kita memahami pemerintahan desa.
Kepala desa seharusnya bukan “penguasa uang desa”, melainkan mandat politik dan administratif untuk mengurus kepentingan masyarakat.
Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi, partisipasi masyarakat, pengawasan, dokumentasi, serta pertanggungjawaban. Sebab uang desa bukan datang dari langit. Ia berasal dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
“DANA DESANYA KE MANA?” HARUS MENJADI PERTANYAAN PUBLIK
Masyarakat berhak bertanya.
Berapa yang diterima desa?
Berapa yang direncanakan?
Berapa yang sudah direalisasikan?
Untuk program apa?
Siapa pelaksananya?
Berapa nilainya?
Apa hasilnya?
Siapa penerima manfaatnya?
Dan yang paling sederhana: Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?
Pertanyaan seperti ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah desa.
Justru sebaliknya.
Itulah bentuk partisipasi publik dalam mengawasi uang publik.
Yang perlu dilawan bukan kepala desanya.
Yang harus dicegah adalah mentalitas bahwa jabatan publik adalah jalan menuju keuntungan pribadi.
Karena ketika jabatan mulai dipandang sebagai investasi pribadi, masyarakat berisiko berubah dari pemilik kedaulatan menjadi sekadar penonton pembangunan.
Dan kalau benar ada pihak yang mengejar kursi kepala desa semata-mata karena tergiur besarnya anggaran yang dikelola, maka pertanyaan publik sebenarnya sangat sederhana:
Yang dikejar itu jabatan untuk mengabdi kepada desa atau uang desa yang kebetulan datang bersama jabatan?
Comments