KETIKA HUKUM KEHILANGAN INTEGRITAS, KEJAHATAN MENDAPAT RUANG UNTUK PULANG

Kavita Media Net, OPINI - Yang paling berbahaya bukan hanya ketika seorang penjahat melanggar hukum. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika hukum yang seharusnya menghentikan kejahatan justru dapat dipengaruhi oleh uang, kekuasaan, dan koneksi. Di situlah negara hukum mulai kehilangan maknanya.

Bayangkan sebuah ironi: seseorang melakukan kejahatan, kemudian masuk ke dalam sistem yang seharusnya memberikan keadilan. Ia diperiksa, diadili, dihukum, lalu ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk dibina.

Namun bagaimana jika di sepanjang perjalanan itu terdapat ruang bagi transaksi, intervensi, perlakuan berbeda, atau penyalahgunaan kewenangan?

Maka persoalannya bukan lagi semata-mata tentang siapa yang melakukan kejahatan.

Persoalannya adalah apakah sistem yang dibangun untuk melawan kejahatan justru memiliki celah yang memungkinkan kejahatan bernegosiasi dengan hukum.

Dan di titik itulah kita harus berani bertanya: Jika hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan harta, lalu siapa yang sebenarnya sedang diadili pelaku kejahatan, atau hanya mereka yang tidak memiliki uang dan koneksi?

Pertanyaan itu memang pahit. Tetapi negara hukum tidak boleh takut pada pertanyaan yang pahit.

Ketika Hukum Bisa Dipermainkan

Istilah mafia hukum bukan sekadar ungkapan yang enak dijadikan judul berita. Jika benar terdapat praktik memperjualbelikan perkara, permainan putusan, intervensi, atau transaksi kepentingan dalam proses hukum, maka masalahnya jauh lebih besar daripada perilaku satu-dua orang.

Sebab hukum memiliki rantai yang panjang.

Ada penyelidikan.

Ada penyidikan.

Ada penuntutan.

Ada persidangan.

Ada pemasyarakatan.

Ada pengawasan.

Setiap mata rantai seharusnya menjadi mekanisme pengaman. Namun apabila satu mata rantai dapat ditembus oleh kepentingan, sementara mata rantai lainnya ikut melemah, maka hukum berpotensi berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya: tajam terhadap yang tidak punya kuasa, tetapi dapat dinegosiasikan ketika berhadapan dengan kekuasaan dan uang.

Di sinilah publik berhak bertanya. Bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum memang bekerja sebagaimana mestinya.

Setelah Putusan, Masalah Belum Selesai

Ada kekeliruan dalam cara kita melihat pemidanaan. Seolah-olah ketika seseorang telah dijatuhi hukuman, persoalan selesai. Tidak. Pemidanaan adalah bagian dari proses panjang.

Di lembaga pemasyarakatan, negara memiliki tugas bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjalankan pembinaan dan mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai pungutan ilegal, fasilitas khusus, perlakuan berbeda, peredaran barang terlarang, atau bentuk penyimpangan lain di lingkungan pemasyarakatan, pertanyaannya tidak boleh berhenti pada:

“Siapa yang melakukan?”

Pertanyaan berikutnya harus lebih dalam:

“Mengapa sistem memungkinkan hal itu terjadi?”

Sebab sistem yang sehat tidak bergantung pada kesalehan pribadi setiap orang.

Ia dibangun melalui transparansi, pengawasan, prosedur yang jelas, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi.

Lalu Ia Kembali ke Masyarakat

Ada ironi lain yang sering luput dari perhatian. Setelah menjalani hukuman, seseorang kembali ke masyarakat. Idealnya, masyarakat menjadi ruang kedua untuk memperbaiki kehidupan.

Tetapi bagaimana jika masyarakat justru memberikan penghargaan terbesar kepada pangkat, jabatan, popularitas, dan kekayaan, sementara integritas ditempatkan di urutan belakang? Di sinilah persoalannya menjadi lebih luas daripada lembaga penegak hukum.

Kita sering berbicara tentang pemberantasan korupsi. Tetapi pada saat yang sama, kita masih mudah terpesona oleh kemewahan. Kita mengecam penyalahgunaan kekuasaan, tetapi terkadang masih memberikan penghormatan berlebihan kepada orang yang memiliki kekuasaan.

Kita berbicara tentang integritas, tetapi tidak selalu memberikan penghargaan sosial yang sama kepada mereka yang memilih hidup jujur dan sederhana. Masyarakat pun memiliki pekerjaan rumah.

Kejahatan Tidak Tumbuh Sendirian

Kejahatan memang merupakan tanggung jawab pelaku. Tetapi ekosistem sosial dapat menentukan apakah perilaku menyimpang mendapat ruang untuk tumbuh atau justru kehilangan tempat.

Jika uang dapat membeli pengaruh, jabatan dapat membeli penghormatan, koneksi dapat membuka pintu yang tertutup bagi orang biasa, dan integritas justru dianggap sebagai sesuatu yang naif, maka kita sedang menghadapi persoalan yang lebih besar daripada kriminalitas.

Kita sedang menghadapi krisis nilai.

Hukum membutuhkan integritas.

Pemasyarakatan membutuhkan integritas.

Birokrasi membutuhkan integritas.

Politik membutuhkan integritas.

Dan masyarakat juga membutuhkan integritas.

Tanpa itu semua, pemberantasan kejahatan hanya akan menjadi permainan kucing-kucingan: satu pelaku ditangkap, sementara ekosistem yang memungkinkan penyimpangan terus hidup.

Pertanyaan yang Lebih Besar

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya: “Mengapa seseorang melakukan kejahatan?” Tetapi juga: “Apakah sistem hukum kita cukup kuat untuk mencegah hukum itu sendiri dipermainkan?”

Dan setelah seseorang selesai menjalani hukuman: “Apakah masyarakat memberi kesempatan untuk berubah berdasarkan integritas, atau justru kembali mengukur manusia berdasarkan pangkat dan hartanya?”

Jika jawabannya yang kedua, maka kita sedang menciptakan lingkaran yang berbahaya.

Pelaku melakukan kesalahan.

Sistem memproses.

Lembaga membina.

Masyarakat menerima kembali.

Tetapi jika setiap tahap kehilangan integritas, maka proses panjang itu hanya menghasilkan satu hal: pelanggaran hukum boleh berakhir di atas kertas, tetapi penyakit dalam ekosistemnya tetap hidup.

Reformasi hukum karena itu tidak cukup dengan menangkap pelaku.

Tidak cukup dengan menghukum.

Tidak cukup dengan mengganti pejabat.

Yang dibutuhkan adalah sistem yang membuat hukum sulit diperjualbelikan, lembaga yang sulit disusupi kepentingan, pengawasan yang benar-benar bekerja, serta masyarakat yang kembali menempatkan integritas di atas status. Sebab negara hukum bukan hanya negara yang memiliki banyak aturan.

Negara hukum adalah negara di mana hukum tidak boleh menjadi barang dagangan.

Dan masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang paling tinggi menghormati orang berpangkat.

Melainkan masyarakat yang tetap menghormati manusia bahkan ketika pangkat, uang, dan kekuasaan sudah tidak lagi melekat padanya.

#MafiaHukum #IntegritasHukum #ReformasiHukum #PenegakanHukum #Keadilan #HukumDanKeadilan #KrisisIntegritas #KrisisHukum #Korupsi #PemberantasanKorupsi #SupremasiHukum #ReformasiPemasyarakatan #LembagaPemasyarakatan #Akuntabilitas #Transparansi #PengawasanPublik #KeadilanSosial #EtikaPublik #BudayaIntegritas #KritikSosial #HukumIndonesia #PemasyarakatanIndonesia #NegaraHukum #KeadilanUntukSemua #KavitaMediaNet