KETIKA KEKUASAAN LEBIH BESAR DARIPADA KAPASITAS

Mengapa Orang yang Tidak Cakap Bisa Menjadi Bos/Pemimpin? Persoalannya Bukan Sekadar Individu, tetapi Sistem yang Membentuk dan Memeliharanya

Ada satu pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi penting untuk terus diajukan dalam kehidupan bernegara: Mengapa orang yang kapasitas kepemimpinannya rendah bisa memperoleh kekuasaan yang begitu besar?

Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada satu orang, satu pemerintahan, atau satu institusi tertentu. Ini adalah pertanyaan tentang kualitas sistem rekrutmen kepemimpinan, budaya birokrasi, politik kekuasaan, dan keberanian masyarakat dalam mengoreksi kekuasaan.

Sebab, negara tidak akan mengalami persoalan besar hanya karena memiliki satu pemimpin yang buruk. Masalah menjadi serius ketika sistem justru mampu mengangkat, melindungi, mempertahankan, bahkan mempromosikan orang yang tidak memenuhi kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan.

Di situlah persoalannya berubah dari sekadar bad leader menjadi bad leadership system.

Pemimpin berkualitas rendah bukan berarti orang yang bodoh, tidak berpendidikan, atau tidak populer.

Ukuran yang jauh lebih penting adalah bagaimana ia berpikir, mengambil keputusan, menggunakan kekuasaan, memperlakukan kritik, membangun sistem, dan mempertanggungjawabkan konsekuensi dari keputusannya.

Pemimpin yang memiliki kekuasaan besar tetapi kapasitas dan kedewasaan kepemimpinannya tidak sebanding adalah kombinasi yang berbahaya.

Sebab kekuasaan memperbesar dampak dari setiap kualitas maupun kelemahan seorang pemimpin.

Ketika Loyalitas Mengalahkan Kompetensi

Salah satu penyakit klasik dalam organisasi adalah ketika loyalitas personal lebih dihargai daripada kompetensi profesional. Orang yang selalu mengatakan "iya" dianggap lebih aman daripada orang yang berani mengatakan "keputusan ini perlu dipertimbangkan kembali."

Orang yang pandai menyenangkan atasan lebih cepat mendapatkan perhatian daripada orang yang bekerja diam-diam tetapi memiliki kapasitas. Pada titik tertentu, organisasi tidak lagi memilih orang berdasarkan pertanyaan:

"Siapa yang paling mampu?"

Tetapi berubah menjadi:

"Siapa yang paling loyal kepada saya?"

Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, maka terjadi apa yang dalam perspektif tata kelola dapat disebut sebagai distorsi meritokrasi. Promosi tidak lagi sepenuhnya berbasis kompetensi, kinerja, integritas, dan rekam jejak.

Hubungan personal mulai mengambil ruang yang seharusnya ditempati oleh kapasitas.

Dan ketika orang yang salah ditempatkan pada posisi yang salah, kerusakannya tidak berhenti pada individu. Sistem ikut membayar harganya.

Pemimpin yang Anti-Kritik Sedang Membuat Organisasi Kehilangan Sensor

Pemimpin yang matang tidak takut terhadap kritik. Justru kritik diperlukan agar seorang pemimpin mengetahui apa yang tidak terlihat dari kursinya. Persoalan muncul ketika kritik dianggap sebagai pembangkangan, ketidakloyalan, atau ancaman.

Akibatnya bawahan belajar satu hal: Jangan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Katakan apa yang ingin didengar atasan.

Inilah awal dari lahirnya organisasi yang penuh dengan informasi semu.

Laporan dibuat agar terlihat baik.

Masalah disembunyikan.

Kegagalan dipoles.

Peringatan diabaikan.

Dan pada akhirnya, pemimpin mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah disaring oleh ketakutan.

Ironisnya, semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula kebutuhannya terhadap informasi yang jujur. Karena itu, pemimpin yang mematikan kritik sebenarnya sedang mematikan sistem peringatan dini organisasinya sendiri.

Dari Budaya Asal Bapak Senang Menuju Kerusakan Institusi

Dalam birokrasi, budaya seperti ini dapat berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai asal bapak senang.

Atasan ingin mendengar kabar baik.

Bawahan memahami keinginan itu.

Maka berita buruk diperlunak.

Kesalahan diperkecil.

Keberhasilan diperbesar.

Kritik disimpan.

Lama-kelamaan, semua orang memainkan permainan yang sama. Bukan karena semua orang tidak memahami persoalan. Tetapi karena sistem memberi sinyal bahwa kejujuran memiliki risiko, sementara kepatuhan memberikan keuntungan.

Inilah titik ketika persoalan kepemimpinan berubah menjadi persoalan kelembagaan.

Sebab institusi yang sehat seharusnya mampu memastikan bahwa orang yang berbeda pendapat tetap dapat berkontribusi tanpa harus takut kehilangan posisi.

Feodalisme dalam Wajah Modern

Kita juga perlu membicarakan budaya feodal secara kritis. Feodalisme tidak selalu hadir dalam bentuk pakaian kebangsawanan, gelar, atau ritual penghormatan. Dalam organisasi modern, feodalisme dapat muncul dalam bentuk yang jauh lebih sederhana: jabatan dijadikan alasan untuk menuntut penghormatan, bukan sebagai alasan untuk meningkatkan tanggung jawab.

Ketika seorang pejabat merasa dirinya harus selalu dipuji, selalu dibenarkan, dan tidak boleh dipertanyakan, maka jabatan telah bergeser dari amanah publik menjadi simbol status personal.

Padahal dalam pemerintahan demokratis, pejabat publik bukan pemilik negara. Ia adalah pemegang mandat. Perbedaan ini sangat fundamental. Pemilik merasa berhak dilayani. Pemegang mandat berkewajiban melayani.

Masalah Terbesar Bukan Pemimpin yang Lemah, tetapi Sistem yang Membiarkannya

Di sinilah kita perlu berhati-hati. Tidak tepat jika seluruh persoalan kepemimpinan Indonesia semata-mata dijelaskan dengan budaya, pendidikan, atau warisan kolonial. Sejarah memang membentuk institusi dan kebiasaan sosial.

Namun Indonesia juga memiliki pengalaman demokrasi, reformasi birokrasi, pendidikan modern, mekanisme pemilu, sistem merit, lembaga pengawasan, pers, masyarakat sipil, dan berbagai instrumen akuntabilitas.

Artinya, persoalannya jauh lebih kompleks.

Yang perlu diperiksa adalah:

Bagaimana seseorang dipilih?

Bagaimana seseorang dipromosikan?

Siapa yang menilai kinerjanya?

Apa konsekuensinya jika ia gagal?

Apakah kritik benar-benar dilindungi?

Apakah kompetensi lebih menentukan daripada kedekatan?

Dan yang paling penting: Apakah sistem mampu mengganti pemimpin yang gagal tanpa harus menunggu organisasi atau negara mengalami kerusakan yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menentukan kualitas pemerintahan.

Negara Tidak Membutuhkan Pemimpin yang Selalu Dipuji

Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang selalu terlihat hebat. Bukan pula pemimpin yang tidak pernah salah. Pemimpin yang sehat justru memahami bahwa kekuasaan selalu memiliki keterbatasan informasi.

Karena itu ia membutuhkan orang-orang yang berani berbeda pendapat. Ia membangun institusi yang tetap bekerja meskipun dirinya tidak berada di ruangan.

Ia menciptakan kader, bukan pengikut.

Ia membangun sistem, bukan ketergantungan.

Ia menerima kritik sebagai data.

Ia mengakui kesalahan sebagai bagian dari proses perbaikan.

Dan ketika berhasil, ia tidak buru-buru mengklaim seluruh keberhasilan sebagai miliknya. Sebaliknya, ketika gagal, ia tidak sibuk mencari kambing hitam.

Inilah perbedaan antara pemimpin yang menggunakan jabatan dan pemimpin yang menjalankan tanggung jawab.

Ukuran Kepemimpinan Sesungguhnya

Pada akhirnya, kualitas seorang pemimpin tidak cukup diukur dari gelar akademik.

Tidak cukup dari popularitas.

Tidak cukup dari kemampuan berbicara.

Tidak cukup dari jumlah pengikut.

Tidak cukup pula dari seberapa sering ia tampil di hadapan publik.

Ukuran yang lebih penting adalah dampaknya.

Apakah orang-orang yang dipimpinnya menjadi lebih mampu?

Apakah institusinya menjadi lebih kuat?

Apakah keputusan yang diambil semakin berkualitas?

Apakah mekanisme pengawasan semakin sehat?

Apakah bawahan berani mengatakan kebenaran?

Apakah sistem tetap berjalan ketika dirinya tidak hadir?

Dan akhirnya: Apakah generasi setelahnya menerima institusi yang lebih baik daripada yang ia warisi? Jika jawabannya tidak, maka kita patut mempertanyakan bukan hanya kualitas individunya, tetapi juga sistem yang memberikan kepadanya kekuasaan.

Perubahan Tidak Dimulai dari Memuja Pemimpin

Bangsa yang dewasa bukan bangsa yang mencari pemimpin untuk dipuja. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang membangun institusi yang mampu mengawasi siapa pun yang memegang kekuasaan.

Karena pemimpin bisa berganti.

Partai bisa berganti.

Menteri bisa berganti.

Presiden bisa berganti.

Tetapi institusi harus tetap berdiri.

Maka pekerjaan terbesar kita bukan mencari pemimpin yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Pekerjaan terbesar adalah membangun sistem yang membuat orang kompeten memiliki kesempatan memimpin, membuat orang yang gagal dapat dikoreksi, membuat penyalahgunaan kekuasaan memiliki konsekuensi, dan membuat kritik tidak dianggap sebagai kejahatan.

Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik. Demokrasi yang sehat justru adalah demokrasi yang mampu bertahan karena kritik. Dan mungkin inilah pertanyaan yang paling penting untuk Indonesia:

Apakah kita sedang memilih pemimpin untuk membangun institusi, atau sedang membangun institusi agar pemimpin tertentu terus berkuasa?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah kekuasaan menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan rakyat—atau justru rakyat yang terus dipaksa menanggung biaya dari buruknya penggunaan kekuasaan.

OPINI— KAVITA MEDIA

#KavitaMedia #OpiniKavita #Kepemimpinan #KualitasPemimpin #KepemimpinanIndonesia #BirokrasiIndonesia #ReformasiBirokrasi #TataKelolaPemerintahan #GoodGovernance #Meritokrasi #BudayaBirokrasi #BudayaFeodal #AntiKritik #Integritas #Kompetensi #Akuntabilitas #Kekuasaan #PelayananPublik #PemerintahanIndonesia #Indonesia #SuaraRakyat #RakyatIndonesia #BeraniMengkritik #BeraniBertanya #InformasiPublik