PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MENGHIBUR RAKYAT, KEKAYAAN UNTUK SEGELINTIR ORANG?

OPINI EKONOMI, KAVITA MEDIA NET - Ada cara sederhana membuat rakyat merasa baik-baik saja: tunjukkan angka yang bagus. Ekonomi tumbuh. Investasi naik. PDB meningkat. Ekspor bergerak. Lalu rakyat diminta tersenyum.

Masalahnya, perut rakyat tidak pernah membaca laporan pertumbuhan ekonomi. Pedagang kecil tidak membayar sewa dengan PDB. Buruh tidak membayar cicilan dengan angka pertumbuhan. Orang tua tidak membayar sekolah anak dengan grafik investasi.

Di sinilah persoalannya: negara bisa terlihat tumbuh di atas kertas, sementara sebagian rakyat merasa hidupnya semakin sempit.

KEMISKINAN: SOAL ANGKA ATAU SOAL KEHIDUPAN?

Ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin menyebut angka sekitar 64 persen penduduk Indonesia dapat masuk kategori miskin jika menggunakan ukuran pengeluaran yang ia kaitkan dengan standar Bank Dunia.

Angka itu jauh di atas angka kemiskinan resmi Indonesia yang selama ini berada di kisaran satu digit. Tetapi jangan terjebak memilih salah satunya secara serampangan.

64 persen bukan otomatis menggantikan angka resmi BPS, sebagaimana angka resmi BPS juga tidak otomatis menggambarkan seluruh kerentanan ekonomi masyarakat.

Perbedaannya terutama terletak pada definisi, garis kemiskinan dan metodologi pengukuran. Justru di situlah pertanyaan pentingnya: Apakah kemiskinan cukup diukur dari satu garis statistik?

Seseorang bisa berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi langsung jatuh ketika kehilangan pekerjaan, sakit, pendapatan turun atau harga kebutuhan melonjak. Secara statistik mungkin tidak miskin. Dalam kehidupan nyata, sangat rentan.

JANGAN JADIKAN PERTUMBUHAN SEBAGAI PEMBIUS

PDB penting. Pertumbuhan ekonomi penting. Tetapi pertumbuhan bukan sinonim kesejahteraan. Ekonomi bisa tumbuh sementara manfaatnya tidak tersebar merata.

Maka pertanyaan yang lebih penting bukan hanya: “Berapa persen ekonomi tumbuh?”

Tetapi:

“Pertumbuhan itu meningkatkan pendapatan siapa?”

“Siapa yang mendapatkan pekerjaan berkualitas?”

“Siapa yang mampu menabung dan memiliki aset?”

Dan yang paling penting: “Siapa yang menikmati kekayaan baru yang dihasilkan ekonomi?”

Kalau pertumbuhan hanya memperbesar angka agregat sementara sebagian masyarakat tetap bergulat dengan pendapatan rendah dan biaya hidup tinggi, maka pertumbuhan berisiko menjadi hiburan statistik.

Rakyat tidak makan PDB.

Rakyat makan dari pendapatan.

60 PERSEN PEKERJA INFORMAL: BANYAK BEKERJA, BELUM TENTU AMAN

Ferry juga menyoroti struktur tenaga kerja Indonesia. Ia menyebut sekitar 40 persen pekerja berada di sektor formal dan sekitar 60 persen di sektor informal. Pekerja informal tentu bukan berarti miskin. Mereka justru merupakan bagian penting dari perekonomian.

Namun, besarnya sektor informal membuat pertanyaan tentang kepastian pendapatan, perlindungan sosial, produktivitas dan mobilitas ekonomi menjadi semakin penting. Sebab bekerja tidak otomatis berarti sejahtera.

Pertanyaan sesungguhnya adalah: Apakah pekerjaan tersebut mampu memberikan kehidupan yang layak dan masa depan yang lebih aman?

PENDIDIKAN TIDAK BOLEH HANYA MENCETAK PENCARI KERJA

Di sinilah pendidikan harus ikut bercermin. Sekolah tidak cukup menghasilkan lulusan yang membawa ijazah, lalu dilepas ke pasar kerja untuk berebut pekerjaan yang tersedia.

Pendidikan harus membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, menguasai teknologi, menciptakan nilai dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi.

Apalagi dunia kerja berubah cepat akibat digitalisasi, otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Jangan sampai anak-anak kita diajarkan cara mendapatkan nilai, tetapi tidak cukup diajarkan cara menciptakan nilai.

Bangsa yang pendidikannya hanya menghasilkan pencari kerja akan terus bertanya: “Di mana pekerjaan?” Bangsa yang pendidikannya melahirkan pencipta nilai akan mulai bertanya: “Apa yang bisa saya ciptakan?”

YANG TUMBUH SIAPA?

Inilah pertanyaan yang seharusnya tidak kalah penting dari angka pertumbuhan:

Yang tumbuh sebenarnya siapa?

Ekonominya?

Perusahaannya?

Nilai asetnya?

Atau pendapatan rakyat biasa?

Sebuah negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi ketimpangan dan kerentanan masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari PDB.

Kita perlu melihat kemiskinan, kerentanan, daya beli, pendapatan riil, ketimpangan, kualitas pekerjaan, kepemilikan aset, pendidikan dan kemampuan rumah tangga menghadapi krisis.

Sebab manusia bukan sekadar angka dalam tabel. Manusia punya kehidupan yang jauh lebih rumit daripada satu garis kemiskinan.

JANGAN BIARKAN STATISTIK MENJADI ASAP

Polemik angka 8–9 persen versus sekitar 64 persen seharusnya tidak menjadi perang angka.

Perbedaan metodologi justru harus mendorong negara memperluas cara membaca kesejahteraan masyarakat. Sebab persoalan terbesar bukan apakah sebuah grafik terlihat bagus. Persoalannya adalah apakah kehidupan rakyat benar-benar membaik.

Pemerintah boleh membanggakan pertumbuhan.

Investor boleh membanggakan keuntungan.

Perusahaan boleh mencatat laba.

Tetapi rakyat juga berhak bertanya:

“Kalau ekonomi terus tumbuh, mengapa hidup kami belum terasa lebih ringan?”

Itulah pertanyaan yang tidak boleh ditutup oleh statistik. Karena pembangunan bukan kompetisi membuat grafik terlihat indah.

Pembangunan adalah memastikan hasil pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang nyata. Dan kalau kekayaan terus bertambah tetapi hanya berputar di lingkaran yang sama, sementara sebagian besar rakyat hanya diberi cerita tentang betapa bagusnya angka pertumbuhan, maka yang dibutuhkan bukan tepuk tangan.

Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bertanya: pertumbuhan ini sebenarnya untuk siapa? Sebab rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya pandai menghitung pertumbuhan. Rakyat membutuhkan negara yang memastikan mereka ikut menikmati hasilnya.

#PertumbuhanEkonomi #KemiskinanIndonesia #EkonomiIndonesia #KesenjanganEkonomi #Ketimpangan #KesejahteraanRakyat #DayaBeliRakyat #EkonomiRakyat #PekerjaInformal #KelasMenengah #KebijakanPublik #PendidikanIndonesia #PendidikanDanEkonomi #KritisMembacaData #LiterasiEkonomi #LiterasiPublik #SuaraRakyat #OpiniPublik #KavitaMedia #KavitaMediaNet