POLEMIK KASUS IJAZAH GIBRAN, PUBLIK MINTA DASAR PENYETARAAN PENDIDIKAN DIBUKA

KAVITA MEDIA NET, Jakarta — Polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali membawa persoalan administrasi pendidikan ke ruang publik. Perhatian tidak lagi hanya tertuju pada dokumen hasil penyetaraan, tetapi juga pada proses, dasar akademik, serta dokumen administratif yang menjadi landasan penerbitannya.

Dalam perkembangan terbaru, persoalan tersebut menjadi bagian dari perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi. Pada sidang 21 September 2026, hakim konstitusi Saldi Isra meminta KPU menyerahkan dokumen dan catatan pembahasan terkait aturan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, Komisi Informasi Pusat pada Maret 2026 telah memutus bahwa Surat Keterangan Kesetaraan Pendidikan Grade 12 Gibran dari UTS Insearch, Sydney, 2006 merupakan informasi terbuka. Putusan tersebut muncul dalam sengketa informasi antara pemohon Bonatua Silalahi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, perdebatan publik kemudian bergerak ke pertanyaan yang lebih mendasar: apa saja dokumen dan pertimbangan yang digunakan pemerintah sebelum menerbitkan surat keterangan kesetaraan tersebut?

BUKAN HANYA HASIL, TETAPI PROSESNYA

Dalam permohonan yang kini diperiksa MK, pihak pemohon mendalilkan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan kesetaraan belum seluruhnya diperoleh. Mereka mempertanyakan antara lain dokumen pendidikan asal yang menjadi dasar proses penyetaraan.

Dalil tersebut masih merupakan argumentasi pihak pemohon dalam perkara dan belum menjadi kesimpulan hukum MK.

Di sisi lain, aturan pemerintah memang menunjukkan bahwa penyetaraan pendidikan bukan sekadar proses administratif tanpa pemeriksaan. Untuk penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri, misalnya, regulasi mensyaratkan antara lain ijazah asli, transkrip nilai asli, serta ijazah program atau jenjang pendidikan sebelumnya. Perguruan tinggi atau program studi asal juga harus terakreditasi atau diakui pemerintah negara setempat.

Sistem penyetaraan juga mempertimbangkan aspek akademik. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan bahwa dalam kasus tertentu, penilaian dapat melihat kredit, jumlah jam kuliah, internship, proyek lapangan, final project, hingga kurikulum dan transkrip akademik.

Artinya, ketika sebuah dokumen pendidikan luar negeri digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan publik, publik memiliki alasan untuk mempertanyakan bukan hanya “apa hasil penyetaraannya”, tetapi juga “bagaimana hasil tersebut ditetapkan”.

TRANSPARANSI UNTUK SEMUA PEJABAT PUBLIK

Kasus Gibran dapat menjadi momentum untuk memperjelas standar keterbukaan pemerintah terhadap proses penyetaraan pendidikan luar negeri, khususnya ketika dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan pencalonan atau jabatan publik.

Pertanyaan yang relevan bukan semata-mata mengenai individu tertentu. Publik membutuhkan kejelasan mengenai:

Apa dokumen pendidikan asal yang diperiksa?

Siapa pejabat atau lembaga yang melakukan verifikasi?

Apa dasar hukum penerbitan surat kesetaraan?

Apa metode akademik yang digunakan untuk menentukan kesetaraan?

Apakah terdapat berita acara, hasil verifikasi, atau catatan pemeriksaan?

Dan apakah standar yang sama diterapkan kepada seluruh pejabat publik yang menggunakan pendidikan luar negeri?

Keterbukaan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar proses administrasi negara dapat diuji berdasarkan aturan, dokumen, dan prosedur, bukan berdasarkan persepsi atau kedekatan politik.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang memiliki ijazah dari luar negeri.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa ketika negara mengeluarkan dokumen yang kemudian digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan seorang pejabat publik, proses penerbitannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan hukum.

Sebab dalam negara yang menjunjung administrasi publik, dokumen negara bukan hanya harus ada dasar lahirnya dokumen itu juga harus dapat dijelaskan.

#KavitaMedia #KavitaMediaNet #Gibran #WapresGibran #PendidikanGibran #PenyetaraanIjazah #IjazahLuarNegeri #TransparansiPublik #KeterbukaanInformasi #AdministrasiPublik #PendidikanIndonesia #MahkamahKonstitusi #MK #KPU #UjiPublik #LiterasiPublik #FaktaDanData #BeritaTerkini #BeritaNasional #IsuNasional