Putusan Mahkamah Agung membatalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga mencatat tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA dari luar negeri. Namun, konsekuensi hukum kedua putusan harus dibaca secara terpisah. Rubrik: Hukum dan Politik | Akuntabilitas Kekuasaan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agust

RUBRIK: EKONOMI DAN HUKUM KAVITA MEDIA NET, Jakarta — Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam. Hutan, mineral, batu bara, minyak, gas, laut, dan lahan produktif merupakan modal besar untuk membangun kemakmuran. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila pengelolaannya lemah, pengawasannya tidak efektif, dan praktik korupsi serta penipuan merusak tata kelola ekonomi. Persoalan mendasarnya bukan semata-mata berapa banyak sumber daya alam yang dimil

Irman Suryadi etua Lembaga Kajian Data dan Informasi Digital (LKDID) KAVITA MEDIA INDONESIA JAKARTA — KAVITA MEDIA NET — Kemampuan berbicara, membangun argumentasi, dan tampil meyakinkan di ruang publik tidak otomatis membuktikan kompetensi seorang pejabat. Di tengah meningkatnya aktivitas komunikasi pejabat melalui media sosial, ukuran kepemimpinan justru harus dikembalikan pada sesuatu yang lebih mendasar: keputusan yang tepat, pekerjaan yang diselesaikan, tanggung jawab ya

KAVITA MEDIA NET, Jakarta —Sebuah dokumen pendidikan bisa tampak sederhana: ada nama, institusi, jenjang, tanggal, lalu tanda tangan pejabat berwenang. Tetapi ketika dokumen itu menjadi dasar pengakuan pendidikan seorang Wakil Presiden, pertanyaannya tidak lagi sesederhana selembar kertas. Kini sorotan kembali tertuju pada keterangan “Grade 12 UTS Insearch, Sydney, 2006” yang tercantum dalam surat keterangan kesetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka. Persoalannya

Opini Kritis / Analisis Sosial-Politik Kavita Media Fenomena meningkatnya kejahatan terorganisir seperti judi online, peredaran narkoba, dan praktik korupsi kembali memantik sorotan tajam publik. Di ruang-ruang diskursus sosial, muncul narasi keras yang mempertanyakan integritas sistem penegakan hukum ketika aktor-aktor yang seharusnya menjadi garda terdepan justru kerap disebut dalam pusaran kasus kejahatan. Isu yang berkembang di tengah masyarakat bukan sekadar tentang mara

Analisis Kavita Media Penolakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di hadapan Komisi III DPR RI terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukan sekadar perdebatan teknis birokrasi. Ia membuka kembali soal paling mendasar dalam demokrasi: apakah Indonesia sedang memelihara lembaga penegak hukum yang profesional, atau justru membiarkan lahirnya “superbody” dengan kewenangan nyaris tanpa penyeimbang? Satu Atap, Seribu Kunci Kekuasaan Dalam teori ketatanegar

Wacana Pengembalian Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Menuai Peringatan Keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah Menilai, Konsentrasi Pengambilan Keputusan Di Tangan Elite Politik Berpotensi Memperbesar Praktik Transaksi Kekuasaan Dan Korupsi Tersembunyi, Sekaligus Melemahkan Akuntabilitas Kepala Daerah Terhadap Rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan peringatan keras terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala dae

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “there’s no one that cannot be replaced” bukan sekadar kalimat retoris dalam pidato. Kalimat itu menjadi pesan politik yang kuat, bahkan berpotensi menjadi bumerang, ketika realitas pemerintahan diuji oleh desakan publik yang kian mengeras terutama terkait tuntutan pergantian Kapolri dan reformasi menyeluruh institusi Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025 di Kabupaten Tangerang, 28 Agust