Dalam sistem politik modern, kekuasaan tidak hanya bergantung pada konstitusi, aparat, atau instrumen hukum. Ia bertumpu pada sesuatu yang jauh lebih fundamental: kepercayaan rakyat. Tanpa kepercayaan, negara mungkin tetap berdiri secara administratif, tetapi legitimasi moralnya perlahan terkikis. Di sinilah bahaya pemerintahan manipulatif menjadi nyata. Manipulasi dalam pemerintahan tidak selalu hadir dalam bentuk kebohongan terang-terangan. Ia bisa muncul melalui seleksi da

Sejumlah tokoh nasional mengajukan amicus curiae sebagai respons atas dugaan praktik kriminalisasi dan penegakan hukum yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan. Di antara pengusulnya terdapat Mahfud MD , Usman Hamid , dan Henri Subiakto . Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa independensi peradilan dan asas kesetaraan di hadapan hukum tengah dipertaruhkan. Gelombang kritik terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai “terbalik-balik” memasuki babak baru. Sejumlah toko

Analisis Kritis Kavita Media Di era kekuasaan berbasis data, manipulasi tidak lagi tampil kasar dan terang-terangan—ia hadir dalam bentuk grafik rapi dan persentase meyakinkan. Statistik dipoles, dipilih secara selektif, dan dipertontonkan sebagai bukti keberhasilan, sementara konteks dan realitas yang lebih kompleks sengaja disembunyikan. Ketika angka dijadikan tameng politik, kebenaran dikaburkan dan publik diarahkan untuk percaya tanpa bertanya. Inilah wajah baru propagand

Muhammad Said Didu mengibaratkan upaya Presiden Prabowo melawan oligarki seperti mengambil madu dari sarang tawon penuh risiko dan perlawanan. Menurutnya, meski presiden telah memiliki “tongkat dan obor”, kekuatan itu belum berarti tanpa “korek api” berupa keberanian politik dan dukungan kekuasaan yang bebas dari cengkeraman kelompok kepentingan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu kembali melontarkan kritik keras terhadap relasi kekuasaan dan oligarki di In

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa komika Pandji Pragiwaksono terkait laporan dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja. Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026), menjadi pintu awal proses hukum yang sekaligus menghidupkan kembali perdebatan lama: elastisitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Dapat panggilan untuk terka