Keadilan kehilangan maknanya ketika hukum berubah menjadi komoditas. Di ruang-ruang pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan, akses terhadap kebenaran kerap ditentukan oleh tebal-tipisnya dompet. Ketika biaya perkara melambung, jasa penasihat hukum menjadi privilese, dan proses hukum berkelindan dengan kepentingan kuasa, maka hukum tak lagi berdiri sebagai pelindung yang lemah. Ia menjelma alat legitimasi bagi yang sudah kuat. Realitas ini bukan se

Oleh : Alfian Ali (Sekretaris LKDI & Pimred Kavita Media) Sejak desakan Reformasi Polri kembali menguat pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, satu tafsir segera mengemuka di ruang publik: reformasi berarti pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa problem Polri bukan semata struktural, melainkan juga soal kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto merespons cepat desakan itu. Ia menyetuju

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan kesiapan mempertahankan posisi dan kewenangan Polri hingga “titik darah penghabisan” memantik gelombang kritik tajam dari kalangan pemerhati politik dan kebangsaan. Diksi yang bernuansa konfrontatif dan sarat simbol “siap perang” itu dinilai mencederai semangat reformasi serta menempatkan institusi kepolisian berhadap-hadapan dengan aspirasi publik yang justru menuntut pembenahan. Pemerhati Politik dan Kebangsaa