Oleh : Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM ( Guru Besar (Profesor) Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Gagasan agar tentara dan polisi “berpikir republikanistik” mengemuka sebagai kritik akademik terhadap arah relasi militer, kepolisian, dan kekuasaan politik. Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, yang menekankan pentingnya cara berpikir aparat keamanan yang berakar pada prinsip republik: setia pada

Oleh : Alfian Ali (Sekretaris LKDI & Pimred Kavita Media) Sejak desakan Reformasi Polri kembali menguat pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, satu tafsir segera mengemuka di ruang publik: reformasi berarti pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa problem Polri bukan semata struktural, melainkan juga soal kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto merespons cepat desakan itu. Ia menyetuju

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan kesiapan mempertahankan posisi dan kewenangan Polri hingga “titik darah penghabisan” memantik gelombang kritik tajam dari kalangan pemerhati politik dan kebangsaan. Diksi yang bernuansa konfrontatif dan sarat simbol “siap perang” itu dinilai mencederai semangat reformasi serta menempatkan institusi kepolisian berhadap-hadapan dengan aspirasi publik yang justru menuntut pembenahan. Pemerhati Politik dan Kebangsaa