SESJEN KEMDIKTISAINTEK: PERINGKAT GLOBAL BUKAN TUJUAN AKHIR, KAMPUS HARUS BERI DAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT
KAVITA MEDIA NET, BALI – Prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan internasional tidak seharusnya berhenti pada kebanggaan atas posisi di tingkat global. Pengakuan internasional harus menjadi modal untuk memperkuat kontribusi kampus terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, dalam pembukaan QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali, Selasa (2/11).
Forum yang mempertemukan lebih dari 1.500 pemimpin perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dari kawasan Asia Pasifik tersebut membahas arah dan masa depan pendidikan tinggi di tengah perubahan global yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Badri menyoroti hubungan antara university rankings atau pemeringkatan universitas dengan university impact atau dampak nyata perguruan tinggi. Menurutnya, kedua aspek tersebut tidak semestinya dipertentangkan karena reputasi akademik dan kontribusi kepada masyarakat harus berjalan beriringan.
Selama ini, posisi perguruan tinggi dalam pemeringkatan global antara lain ditentukan oleh produktivitas penelitian, jumlah sitasi, serta reputasi akademik institusi. Indikator tersebut penting untuk menunjukkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat internasional.
Namun, capaian akademik tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Reputasi global tidak cukup hanya ditunjukkan melalui posisi dalam daftar pemeringkatan, tetapi juga melalui kemampuan institusi menjawab persoalan nyata di lingkungannya.
“Peringkat tinggi bukanlah sebuah trofi untuk disimpan dalam lemari administratif. Ini adalah platform kekuatan dan kemampuan. Nilai sejati dari peringkat universitas berkaitan dengan seberapa efektif kekuatan institusi diterjemahkan menjadi dampak institusi,” ujar Badri.
Ia menegaskan, semakin tinggi pengakuan global yang diperoleh sebuah perguruan tinggi, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat.
Karena itu, Badri mendorong penerapan konsep purpose-driven education, yakni pendidikan yang memiliki orientasi tujuan dan keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pendekatan tersebut, pendidikan, penelitian, dan inovasi tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan capaian akademik, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Badri juga mengingatkan bahwa penguasaan teknologi perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, dan empati harus menjadi bagian penting dalam pembentukan kompetensi generasi masa depan.
Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengembangkan teknologi. Mereka juga harus memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap kemajuan teknologi.
Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah atau pencapaian laboratorium, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Badri mencontohkan, kontribusi perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui penelitian yang membantu petani lokal meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Contoh lainnya adalah penerapan teknologi energi bersih hasil pengembangan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.
Berbagai bentuk kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perguruan tinggi juga perlu dilihat dari kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Peringkat memberikan kita kredibilitas untuk memimpin, sedangkan dampak adalah bukti dari apa yang telah kita berikan,” tegasnya.
Selain persoalan kontribusi institusi, Badri turut menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari tekanan geopolitik, perubahan iklim, hingga tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang etis.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui kemampuan satu perguruan tinggi ataupun satu negara. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat, sistematis, dan berkelanjutan di antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah, serta sektor industri lintas negara.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di kawasan Asia Pasifik untuk memperkuat kerja sama dan tidak semata-mata terjebak dalam pola persaingan ekonomi tradisional.
Badri juga menekankan pentingnya menempatkan mahasiswa dan talenta masa depan sebagai pusat perhatian dalam setiap pembahasan maupun agenda kolaborasi pendidikan tinggi.
Kerja sama antarperguruan tinggi, pemerintah, dan industri diharapkan mampu membuka ruang pengembangan kompetensi, memperkuat inovasi, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia yang semakin dinamis.
“Tidak ada institusi atau negara yang dapat mencapai kemajuan besar ini sendirian,” pungkasnya.
Penegasan Kemdiktisaintek tersebut menempatkan reputasi global perguruan tinggi dalam perspektif yang lebih luas. Pemeringkatan tetap menjadi salah satu instrumen pengukuran kualitas akademik dan daya saing internasional, tetapi kontribusi nyata kepada masyarakat menjadi bagian penting dari tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.
Dengan demikian, tantangan perguruan tinggi bukan sekadar meningkatkan posisi dalam pemeringkatan dunia, melainkan memastikan keunggulan akademik, penelitian, dan inovasi benar-benar menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Comments