Luhut Klarifikasi Usulan Korupsi, tetapi Pertanyaan Publik Belum Selesai KAVITA MEDIA — JAKARTA. Usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk menyempurnakan aturan tindak pidana korupsi memantik pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang memperbaiki kepastian hukum bagi pengambil keputusan, atau justru membuka ruang tafsir yang berisiko melemahkan pemberantasan korupsi? Polemik ini mencuat setelah Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil kajian kepada Presiden Pr

Di Indonesia, hukum tampaknya memiliki satu syarat baru sebelum bekerja: harus viral dulu. Kalimat “No Viral, No Justice” bukan lagi sekadar lelucon pahit di media sosial. Ia telah berubah menjadi diagnosis sosial yang telanjang: hukum sering kali baru bergerak ketika publik sudah ribut, ketika media sosial sudah panas, ketika tekanan opini publik terlalu besar untuk diabaikan. Jika sebuah kasus tidak viral, ia sering mati pelan-pelan di meja birokrasi. Berkasnya menumpuk, l

K risis moral di tubuh Aparat Penegak Hukum (APH) kembali menguat di ruang publik. Persepsi bahwa perkara hukum dapat “diselesaikan di kolong meja” menjadi kritik tajam terhadap integritas penegakan hukum dan memperlihatkan kekhawatiran serius atas merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Krisis moral aparat penegak hukum tidak bukan sekedar wacan kosong. Berbagai kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik suap yang terungkap dalam b

Opini Kritis / Analisis Sosial-Politik Kavita Media Fenomena meningkatnya kejahatan terorganisir seperti judi online, peredaran narkoba, dan praktik korupsi kembali memantik sorotan tajam publik. Di ruang-ruang diskursus sosial, muncul narasi keras yang mempertanyakan integritas sistem penegakan hukum ketika aktor-aktor yang seharusnya menjadi garda terdepan justru kerap disebut dalam pusaran kasus kejahatan. Isu yang berkembang di tengah masyarakat bukan sekadar tentang mara

Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, mengkritik keras arah penegakan hukum yang dinilai semakin menyimpang dari prinsip keadilan. Ia menilai praktik yang “terbolak-balik” justru membuka ruang kriminalisasi dan memperparah distorsi keadilan dalam sistem peradilan. Praktik penegakan hukum yang dinilai semakin “terbolak-balik” memicu kritik keras dari kalangan pengamat. Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, menilai arah

Sejumlah tokoh nasional mengajukan amicus curiae sebagai respons atas dugaan praktik kriminalisasi dan penegakan hukum yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan. Di antara pengusulnya terdapat Mahfud MD , Usman Hamid , dan Henri Subiakto . Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa independensi peradilan dan asas kesetaraan di hadapan hukum tengah dipertaruhkan. Gelombang kritik terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai “terbalik-balik” memasuki babak baru. Sejumlah toko