Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, mengkritik keras arah penegakan hukum yang dinilai semakin menyimpang dari prinsip keadilan. Ia menilai praktik yang “terbolak-balik” justru membuka ruang kriminalisasi dan memperparah distorsi keadilan dalam sistem peradilan. Praktik penegakan hukum yang dinilai semakin “terbolak-balik” memicu kritik keras dari kalangan pengamat. Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, menilai arah

Oleh : Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM ( Guru Besar (Profesor) Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Gagasan agar tentara dan polisi “berpikir republikanistik” mengemuka sebagai kritik akademik terhadap arah relasi militer, kepolisian, dan kekuasaan politik. Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, yang menekankan pentingnya cara berpikir aparat keamanan yang berakar pada prinsip republik: setia pada

Oleh : Dr. Indarjaya (Pengamat/Pemerhati Lingkungan) Hikayat, dongeng, dan mitos lokal. Narasi yang selama ini dianggap irasional itu sesungguhnya menyimpan protokol konservasi, mitigasi bencana, hingga manajemen sumber daya yang terbukti efektif. Krisis ekologis hari ini bukan hanya krisis iklim, melainkan juga krisis cara kita memahami pengetahuan. Hikayat, dongeng, dan mitos lokal di Indonesia tidak dapat lagi dibaca sekadar sebagai narasi folkloristik atau cerita penganta

Muhammad Said Didu mengibaratkan upaya Presiden Prabowo melawan oligarki seperti mengambil madu dari sarang tawon penuh risiko dan perlawanan. Menurutnya, meski presiden telah memiliki “tongkat dan obor”, kekuatan itu belum berarti tanpa “korek api” berupa keberanian politik dan dukungan kekuasaan yang bebas dari cengkeraman kelompok kepentingan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu kembali melontarkan kritik keras terhadap relasi kekuasaan dan oligarki di In

Muhammad Nur Rizal, Ph.D. (Dosen Teknik UGM – Founder GSM) Di tengah limpahan sumber daya alam, warisan budaya, dan spiritualitas yang kuat, negeri ini justru menghadapi ironi: publiknya masih mudah digiring opini, terjebak propaganda, dan sulit berpikir jernih. Kekayaan alam ternyata tidak otomatis melahirkan kemandirian nalar dan di situlah akar paradoks itu bermula. Muhammad Nur Rizal Muhammad Nur Rizal, Ph.D., mempertanyakan paradoks di negeri yang kaya sumber daya alam,

Oleh : Alfian Ali (Sekretaris LKDI & Pimred Kavita Media) Sejak desakan Reformasi Polri kembali menguat pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, satu tafsir segera mengemuka di ruang publik: reformasi berarti pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa problem Polri bukan semata struktural, melainkan juga soal kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto merespons cepat desakan itu. Ia menyetuju