Paradoks Pendidikan Nasional: Dari Kejelasan Arah Orde Baru ke Kebingungan Era Reformasi
Perdebatan tentang kualitas pendidikan nasional kembali mengemuka. Sejumlah kalangan menilai, era Orde Baru justru mencatat capaian pendidikan terbaik sepanjang sejarah Indonesia, sementara era reformasi meski ditopang teknologi canggih dan anggaran besar dinilai gagal melahirkan kualitas sumber daya manusia yang setara. Pandangan ini memantik diskusi serius tentang arah, konsistensi, dan tujuan pendidikan nasional.
Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan berjalan dalam kondisi yang serba terbatas baik secara teknologi, kebebasan akademik, maupun akses global. Namun, negara memiliki konsep pendidikan yang jelas dan terpusat. Kurikulum dirancang seragam, arah pembangunan sumber daya manusia ditautkan langsung dengan strategi pembangunan nasional, dan pendidikan tinggi diarahkan untuk melahirkan tenaga ahli yang dibutuhkan negara. Dalam kerangka itulah Indonesia mampu mencetak ribuan profesor dan ilmuwan yang berperan dalam penguasaan teknologi strategis, mulai dari industri dirgantara hingga rekayasa manufaktur.
Keberhasilan tersebut dinilai bukan semata hasil kualitas individu, melainkan buah dari arah negara yang konsisten. Pendidikan menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar sektor administratif. Negara tahu hendak dibawa ke mana, dan pendidikan dijadikan fondasi untuk mencapai tujuan itu. Stabilitas politik meski dibangun dengan cara represif memberi ruang bagi perencanaan jangka panjang tanpa sering berubah arah.
Sebaliknya, era reformasi menghadirkan paradoks. Akses pendidikan meluas, teknologi digital merasuk ke ruang kelas, anggaran pendidikan meningkat signifikan, dan kebebasan akademik terbuka lebar. Namun, capaian kualitas dinilai tidak sebanding. Indonesia hingga kini dinilai belum mampu melahirkan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang memiliki daya saing dan dampak strategis setara dengan generasi ilmuwan era Orde Baru.
Sejumlah pengamat menilai problem utamanya terletak pada hilangnya arah besar pendidikan nasional. Reformasi membawa desentralisasi, liberalisasi kebijakan, dan pergantian kurikulum yang berulang tanpa fondasi filosofis yang kuat. Pendidikan kerap menjadi arena eksperimen kebijakan jangka pendek, mengikuti siklus politik lima tahunan, bukan strategi pembangunan jangka panjang. Akibatnya, institusi pendidikan bergerak tanpa kompas yang jelas.
Ketidakstabilan politik pascareformasi juga dinilai berpengaruh. Ketika negara terus berada dalam tarik-menarik kepentingan elite, pendidikan kehilangan posisi strategisnya. Ia direduksi menjadi program populis, proyek anggaran, atau sekadar instrumen administratif, bukan alat pembentuk peradaban. Dalam kondisi ini, teknologi canggih tidak otomatis menghasilkan kualitas, karena teknologi tanpa arah hanya melahirkan efisiensi semu.
Namun, kritik terhadap era reformasi bukan berarti pembenaran total terhadap Orde Baru. Rezim tersebut meninggalkan catatan kelam pelanggaran kebebasan akademik dan represi politik. Persoalan hari ini bukan memilih kembali ke masa lalu, melainkan menarik pelajaran paling penting: pendidikan hanya akan bermutu jika negara memiliki visi yang jelas, konsisten, dan berjangka panjang.
Tanpa arah nasional yang tegas, pendidikan berisiko terus bergerak di tempat bahkan mundur meski dibalut jargon digitalisasi dan reformasi. Di titik inilah kritik tajam mengemuka: reformasi politik yang tidak diikuti reformasi visi negara justru berpotensi membawa Indonesia pada stagnasi, bahkan kegagalan, dalam membangun kualitas manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
Comments