PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO: MENGAPA JEJAK KEKUASAAN JOKOWI IKUT DISOROT?
Relasi Jokowi–Listyo, Dugaan Operasi Intelijen Ilegal, dan Pertanyaan Besar tentang Siapa Pengendali Sesungguhnya
KAVITA MEDIA NET, JAKARTA — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sekadar perkara penggunaan teknologi intersepsi tanpa prosedur. Penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka telah membawa kasus ini memasuki wilayah yang jauh lebih sensitif: penyalahgunaan kewenangan, rantai komando institusi, keamanan kepala negara, dan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik operasi pengumpulan informasi.
Perkara ini menjadi semakin menarik perhatian setelah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masuk dalam daftar tersangka. Nama Listyo memiliki dimensi politik tersendiri karena ia merupakan salah satu pejabat penting yang diangkat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Di tengah penyidikan yang masih berkembang, hubungan historis Jokowi dan Listyo kembali menjadi perhatian publik. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata apakah Jokowi memiliki hubungan dekat dengan Listyo. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah penyidikan mampu menelusuri seluruh mata rantai pengambilan keputusan, termasuk kemungkinan adanya pihak di luar pelaksana teknis yang mengetahui, mengarahkan, menerima, atau memanfaatkan hasil penyadapan?
Sampai 9 November 2026, belum terdapat bukti terbuka yang menunjukkan bahwa Jokowi memerintahkan atau terlibat dalam operasi penyadapan tersebut. Karena itu, keterkaitan namanya harus ditempatkan sebagai konteks politik yang perlu dipahami, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Namun, satu hal tidak dapat diabaikan: ketika dugaan penyadapan menyasar kepala negara sendiri, publik berhak mengetahui siapa yang mengendalikan operasi tersebut, untuk kepentingan siapa, dan ke mana hasilnya mengalir.
Inilah persoalan utama yang harus dibongkar melalui penyidikan.
1. EMPAT TERSANGKA DAN DUGAAN OPERASI PENYADAPAN SEJAK 2025
Kasus ini mulai terbuka ke publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026.
Ketiganya adalah:
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan.
Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidik menduga telah terjadi penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Sasaran yang disebut dalam keterangan penyidik juga mencakup tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha.
Menurut konstruksi awal penyidikan, aktivitas tersebut berlangsung dalam rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan jejak atau log elektronik pada Oktober 2026. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan pada 30 Oktober 2026. Pada 5 November 2026, Bareskrim menetapkan tersangka keempat, yakni Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Menurut penjelasan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto, Slamet diduga memiliki peran memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan dan penghapusan hasil penyadapan. Ia belum ditahan karena kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang.
Perkembangan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa penyidikan mulai menyentuh persoalan kewenangan dan persetujuan, bukan semata-mata pelaksanaan teknis penyadapan.
Namun, penetapan empat tersangka belum otomatis menjawab siapa penggagas awal operasi, siapa yang menentukan target, dan siapa yang akhirnya menerima informasi hasil intersepsi. Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya aktor lain masih membutuhkan pembuktian.
2. JEJAK JOKOWI DAN LISTYO: HUBUNGAN PROFESIONAL YANG MENJADI PERHATIAN POLITIK
Mengapa nama Jokowi terus muncul dalam perbincangan mengenai kasus ini?
Salah satu jawabannya terletak pada perjalanan karier Listyo Sigit.
Berdasarkan profil resmi Polri, Listyo pernah menjabat Kapolresta Surakarta pada 2011. Pada 2014, ia mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden Jokowi. Selanjutnya, pada 27 Januari 2021, Jokowi melantiknya sebagai Kapolri.
Riwayat tersebut merupakan fakta administratif dan kelembagaan, bukan bukti adanya hubungan komando pribadi dalam perkara penyadapan.
Namun, sejarah hubungan profesional itu menjelaskan mengapa publik mempertanyakan kemungkinan adanya komunikasi atau hubungan kepentingan yang relevan antara keduanya.
Persoalannya menjadi semakin sensitif karena dugaan penyadapan disebut berlangsung pada 2025–2026, ketika Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden.
Dengan demikian, pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar siapa yang pernah mengangkat Listyo, melainkan apakah terdapat bukti komunikasi, instruksi, koordinasi, atau penyaluran informasi kepada pihak lain selama periode dugaan penyadapan. Di sinilah penyidik perlu bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan persepsi politik.
Seseorang yang pernah diangkat menjadi Kapolri oleh seorang presiden tidak otomatis menjadi pelaksana kepentingan pribadi presiden tersebut. Setelah dilantik, pejabat kepolisian terikat pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kewenangan institusional.
Karena itu, menghubungkan Jokowi dengan perkara pidana tanpa bukti yang dapat diuji justru berisiko mengaburkan substansi penyidikan. Meski demikian, hubungan historis tersebut tetap relevan sebagai salah satu konteks yang dapat menjelaskan dinamika politik dan persepsi publik terhadap perkara ini.
3. BUKAN HANYA SIAPA YANG DISADAP, TETAPI SIAPA YANG MENERIMA HASILNYA
Inilah salah satu dimensi paling penting dalam kasus dugaan penyadapan Prabowo.
Dalam setiap operasi pengumpulan informasi, terdapat beberapa tahapan yang perlu dibedakan: perencanaan, penentuan sasaran, pelaksanaan intersepsi, penyimpanan data, akses terhadap hasil, distribusi informasi, dan pemanfaatannya.
Mengetahui siapa yang menjadi sasaran belum cukup untuk mengetahui siapa yang sesungguhnya memiliki kepentingan.
Penyidikan perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:
Siapa yang pertama kali mengusulkan operasi penyadapan?
Siapa yang menentukan nomor telepon yang menjadi target?
Siapa yang memiliki kewenangan memasukkan nomor ke dalam sistem LIMS?
Siapa yang mengakses dan mengunduh hasil intersepsi?
Apakah data hasil penyadapan pernah disalin atau diserahkan kepada pihak di luar struktur operasional?
Apakah terdapat komunikasi antara pelaksana dan pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut?
Untuk tujuan apa informasi hasil penyadapan dikumpulkan?
Pertanyaan mengenai penghapusan data elektronik juga harus menjadi perhatian khusus.
Jika penghapusan tersebut terbukti dilakukan untuk menghilangkan jejak kegiatan, penyidik perlu menguji apakah masih terdapat salinan data, metadata, catatan akses, log server, komunikasi internal, atau bukti digital lain yang dapat dipulihkan.
Bukti-bukti tersebut berpotensi menjelaskan kapan penyadapan berlangsung, siapa yang mengakses sistem, siapa yang memberikan persetujuan, serta apakah hasil intersepsi pernah diteruskan kepada pihak lain.
Keterangan mengenai dugaan keterlibatan Slamet Uliandi menjadi relevan dalam konteks tersebut. Namun, persetujuan atas tindakan teknis belum dengan sendirinya membuktikan siapa penggagas keseluruhan operasi.
Penyidikan harus bergerak lebih jauh dari sekadar mencari siapa yang menekan tombol. Yang perlu diungkap adalah siapa yang merancang, mengendalikan, menerima, dan menggunakan informasi tersebut.
4. PERNYATAAN JOKOWI: MENGHORMATI PROSES HUKUM, TETAPI PERTANYAAN PUBLIK BELUM TERJAWAB
Pada 5 November 2026, Jokowi memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit.
Pernyataannya singkat: "Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya."
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Jokowi menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Secara faktual, Jokowi menyatakan menghormati proses hukum dan meminta publik menunggu perkembangan perkara.
Namun, pernyataan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai hubungan atau komunikasi dirinya dengan Listyo selama periode yang sedang diselidiki.
Perlu ditegaskan, tidak adanya penjelasan publik bukan bukti bahwa terdapat komunikasi mencurigakan. Demikian pula, jawaban singkat Jokowi tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan ataupun penolakan atas tuduhan yang belum terbukti.
Dalam konteks jurnalistik, pertanyaan mengenai komunikasi antara mantan presiden dan mantan Kapolri tetap dapat diajukan sepanjang relevan dengan pembuktian dan tidak dibangun berdasarkan prasangka.
Publik membutuhkan fakta, bukan penafsiran berlebihan terhadap ekspresi, gestur, atau jawaban singkat seorang tokoh politik.
5. PRABOWO MEMECAT LISTYO: PERKARA MENYENTUH LINGKARAN PEMERINTAHAN
Salah satu perkembangan penting terjadi pada 4 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Keputusan itu diambil setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan.
Pemberhentian tersebut merupakan keputusan administratif yang telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perkara penyadapan tidak hanya menyentuh struktur kepolisian, tetapi juga telah berdampak langsung pada lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo.
Pada hari yang sama, pemerintah menyampaikan bahwa Presiden meminta penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Arahan tersebut disampaikan melalui Mensesneg.
Dalam konteks ini, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan proses hukum berjalan, melainkan juga menjaga agar penyidikan tidak berkembang menjadi instrumen pertarungan politik antarkelompok kekuasaan.
Penegakan hukum harus mampu membuktikan perkara tanpa pandang jabatan, tetapi juga tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk membangun kesimpulan sebelum pembuktian selesai.
6. INDIKASI MAKAR: PERNYATAAN YUSRIL YANG MEMPERLUAS DIMENSI PERKARA
Perkembangan lain yang meningkatkan sensitivitas kasus ini adalah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 4 November 2026.
Yusril menyebut bahwa perkembangan penyidikan memperlihatkan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Menurut penjelasannya, dugaan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan rencana pembunuhan Presiden, tetapi juga kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Yusril menghubungkan pendalaman tersebut dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.
Namun, ia juga menegaskan bahwa indikasi tersebut belum merupakan kesimpulan final dan masih membutuhkan pendalaman berdasarkan fakta serta alat bukti.
Penting dicatat bahwa pada saat pernyataan itu disampaikan, pasal yang digunakan penyidik masih berkaitan dengan dugaan penyadapan dan tindak pidana akses elektronik. Pasal makar belum diterapkan kepada para tersangka.
Pembedaan ini tidak boleh diabaikan.
Pasal 191 KUHP mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Kedua ketentuan tersebut memiliki unsur hukum yang harus dibuktikan secara tersendiri.
Karena itu, tidak tepat jika pernyataan mengenai indikasi makar langsung diterjemahkan sebagai bukti bahwa telah terjadi kudeta atau bahwa seluruh tersangka terbukti merencanakan pengambilalihan kekuasaan.
Namun, pernyataan Yusril membuka dimensi penyidikan yang lebih luas: apakah dugaan penyadapan hanya bertujuan mengumpulkan informasi, atau terdapat tujuan lain yang dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan dan komunikasi para pihak?
Jawabannya harus berasal dari penyidik dan proses peradilan, bukan dari spekulasi politik.
7. JOKOWI, GIBRAN, DAN DINAMIKA KEKUASAAN: MANA FAKTA, MANA SPEKULASI?
Kasus ini berlangsung di tengah konfigurasi politik yang masih memperlihatkan hubungan antara pemerintahan Prabowo dan pemerintahan sebelumnya.
Jokowi merupakan mantan presiden, sedangkan Gibran Rakabuming Raka menjabat Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo.
Hubungan keluarga dan sejarah politik tersebut membuat keduanya kerap muncul dalam perdebatan publik mengenai arah kekuasaan nasional. Namun, kedekatan keluarga bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.
Sampai 9 November 2026, informasi yang tersedia dalam perkembangan perkara ini belum menunjukkan adanya penetapan Gibran sebagai tersangka ataupun bukti terbuka yang membuktikan keterlibatannya dalam operasi penyadapan.
Demikian pula, belum ada dasar pembuktian yang dapat digunakan untuk menyatakan Jokowi sebagai pemberi perintah atau penerima hasil penyadapan.
Pernyataan sejumlah pengamat mengenai kemungkinan perubahan konfigurasi kekuasaan, termasuk penggunaan istilah politik seperti "kudeta merangkak", harus ditempatkan sebagai analisis atau pendapat narasumber. Istilah tersebut bukan fakta penyidikan dan bukan kesimpulan pengadilan.
Apabila ada pernyataan tokoh politik mengenai kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum 2029, pernyataan itu juga tidak otomatis menjadi bukti adanya hubungan dengan perkara penyadapan.
Untuk menjadikannya relevan secara hukum, diperlukan bukti yang menunjukkan hubungan konkret antara pernyataan tersebut dengan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, atau pemanfaatan operasi yang sedang diselidiki.
Dengan demikian, pemberitaan harus menghindari penggabungan berbagai peristiwa politik menjadi satu skenario tanpa dasar pembuktian.
8. UJIAN SESUNGGUHNYA: BERANIKAH PENYIDIK MENELUSURI SELURUH RANTAI KOMANDO?
Penetapan empat tersangka merupakan perkembangan penting. Namun, perkara ini belum dapat dianggap terungkap secara menyeluruh hanya karena sejumlah pejabat tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidikan masih harus menjawab setidaknya lima persoalan.
Pertama, siapa penggagas operasi?
Penyidik harus menelusuri dari mana gagasan penyadapan berasal, siapa yang pertama kali mengusulkan, serta bagaimana keputusan memasukkan nomor target ke dalam sistem dibuat.
Kedua, siapa yang mengendalikan operasi?
Perlu dibedakan antara pejabat yang memberikan persetujuan, pihak yang menjalankan tindakan teknis, dan pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan keseluruhan kegiatan.
Ketiga, ke mana hasil penyadapan disalurkan?
Inilah salah satu pertanyaan paling krusial. Jika hasil intersepsi pernah diteruskan kepada pihak lain, penyidik perlu mengidentifikasi penerimanya dan menelusuri tujuan penggunaan informasi tersebut.
Keempat, mengapa data dihapus?
Penghapusan hasil penyadapan perlu diuji melalui bukti forensik digital. Apakah tindakan itu merupakan prosedur pengelolaan data atau upaya menghilangkan bukti? Kesimpulannya harus didasarkan pada bukti dan keterangan yang dapat diuji.
Kelima, apakah terdapat pihak lain di luar empat tersangka?
Penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang memberikan instruksi, menyediakan fasilitas, menerima hasil, atau memperoleh manfaat dari operasi tersebut.
Jika ditemukan pihak lain yang memiliki keterlibatan pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai hukum, tanpa mempertimbangkan pangkat, jabatan, hubungan keluarga, ataupun kedekatan politik.
Sebaliknya, jika penyidik tidak menemukan bukti keterlibatan pihak lain, hasil tersebut juga harus disampaikan secara objektif.
Ukuran keberhasilan penyidikan bukan banyaknya nama besar yang disebut, melainkan kemampuan membuktikan konstruksi perkara secara utuh.
9. TRANSPARANSI POLRI DAN HAK PUBLIK ATAS KEBENARAN
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas penegakan hukum. Alasannya jelas: perkara yang ditangani melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan dugaan penyalahgunaan sistem pengawasan elektronik yang seharusnya hanya digunakan berdasarkan kewenangan serta prosedur hukum.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sistem tersebut digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme pengawasannya.
Transparansi tidak berarti seluruh dokumen penyidikan harus dibuka kepada publik. Ada informasi yang wajib dilindungi untuk menjaga efektivitas penyidikan, keamanan data, dan hak para pihak.
Namun, publik tetap berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, dasar penetapan tersangka, konstruksi dugaan tindak pidana, serta langkah penyidik dalam menelusuri kemungkinan pihak lain.
Selain itu, seluruh tersangka tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tidak boleh ada intervensi politik yang menghalangi pengungkapan perkara. Tetapi tidak boleh pula ada penghakiman politik terhadap orang yang belum terbukti melakukan tindak pidana. Keseimbangan inilah yang harus dijaga.
FAKTA, PERNYATAAN, ANALISIS, DAN HAL YANG BELUM TERBUKTI
Untuk menjaga akurasi pemberitaan, KAVITA MEDIA NET membedakan posisi informasi perkara per 9 November 2026 sebagai berikut:
Kategori | Posisi informasi |
Fakta prosedural | Bareskrim mengumumkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. |
Keterangan penyidik | Dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan menyasar Presiden serta sejumlah kelompok lainnya. |
Keterangan penyidik | Terdapat dugaan penghapusan hasil atau jejak elektronik. |
Fakta administratif | Listyo Sigit diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. |
Fakta historis | Jokowi pernah melantik Listyo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. |
Pernyataan politik | Jokowi menyatakan menghormati proses hukum. |
Pernyataan pemerintah | Yusril menyampaikan adanya indikasi sementara yang mengarah pada dugaan makar. |
Analisis politik | Hubungan historis Jokowi–Listyo menjadi salah satu konteks perhatian publik. |
Belum terbukti | Jokowi memerintahkan atau mengetahui operasi penyadapan. |
Belum terbukti | Gibran terlibat dalam operasi penyadapan atau skenario pengambilalihan kekuasaan. |
Belum terungkap | Identitas seluruh pihak yang mungkin menjadi pengendali dan penerima hasil penyadapan. |
Belum menjadi kesimpulan hukum | Dugaan makar sebagaimana disampaikan pemerintah. |
JANGAN BERHENTI PADA PELAKSANA, BONGKAR SELURUH JARINGAN KEWENANGAN
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa ancaman terhadap keamanan negara tidak selalu datang dari luar. Penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi negara sendiri dapat menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan privasi, keamanan pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat.
Ketika perangkat penyadapan diduga digunakan tanpa prosedur yang sah, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran teknis. Ada pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan teknologi, siapa yang mengawasi penggunaannya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila instrumen negara disalahgunakan.
Ketika mantan Kapolri masuk dalam daftar tersangka, perkara ini berkembang menjadi ujian bagi independensi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Ketika hubungan historis antara Jokowi dan Listyo kembali disorot, publik kemudian mempertanyakan apakah terdapat hubungan kepentingan yang lebih luas di balik operasi tersebut. Namun, pertanyaan tidak boleh berubah menjadi vonis.
Jokowi tidak dapat dinyatakan terlibat hanya karena pernah mengangkat Listyo sebagai Kapolri. Gibran juga tidak dapat dikaitkan dengan operasi penyadapan hanya karena hubungan keluarganya dengan mantan presiden.
Sebaliknya, tidak boleh ada pejabat atau pihak berpengaruh yang memperoleh perlindungan hukum hanya karena jabatan, kedekatan politik, atau jaringan kekuasaan.
Bagi KAVITA MEDIA NET, persoalan paling penting bukan sekadar mengapa sorotan publik mengarah kepada Jokowi.
Persoalan sesungguhnya adalah siapa yang memiliki kepentingan untuk mengetahui komunikasi Presiden Prabowo, siapa yang memerintahkan operasi, siapa yang menyetujui pelaksanaannya, kepada siapa hasil intersepsi diserahkan, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Jika penyidikan hanya berhenti pada pelaksana teknis dan pejabat yang memberikan persetujuan, sementara aliran informasi serta motif operasi tidak terungkap, maka masih ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab.
Namun, jika penyidik mampu membuktikan seluruh mata rantai, siapa pun pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Inilah ukuran sesungguhnya sebuah penegakan hukum: bukan siapa yang memiliki kekuasaan, melainkan apakah hukum dapat menjangkau setiap orang berdasarkan bukti yang sah.
Kecurigaan boleh menjadi pintu masuk penyelidikan. Tetapi hanya bukti yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.
Sebab, dalam negara hukum, tidak ada mantan presiden yang otomatis bersalah karena hubungan politiknya. Tidak ada pejabat aktif yang kebal karena kedudukannya. Dan tidak ada institusi yang boleh menutup-nutupi penyalahgunaan kewenangan atas nama stabilitas negara.
Comments