REFORMASI POLRI TAK BOLEH BERHENTI DI ATAS KERTAS: JIMLY TEMUI KAPOLRI SUYUDI, DESAK REKOMENDASI KPRP DIJALANKAN
JAKARTA – Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Kali ini, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jimly Asshiddiqie, secara langsung menemui Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Jumat malam, 7 November 2026. Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi kelembagaan, melainkan membawa pesan penting: rekomendasi reformasi kepolisian yang telah disusun melalui proses panjang tidak boleh berakhir menjadi tumpukan dokumen tanpa pelaksanaan nyata.
Jimly mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan untuk memastikan berbagai rekomendasi KPRP yang berasal dari aspirasi masyarakat tidak terkesan diabaikan. Sebab, agenda reformasi Polri yang telah dirumuskan bersama berbagai pemangku kepentingan seharusnya menjadi landasan bagi pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh.
Menurut Jimly, memang terdapat sejumlah rekomendasi yang tidak terakomodasi dalam proses legislasi di DPR. Namun, sebagian besar rekomendasi lainnya telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, menurut Jimly, tanggung jawab berikutnya berada pada Kapolri untuk menerjemahkan persetujuan dan rekomendasi tersebut menjadi kebijakan serta tindakan konkret di lingkungan kepolisian.
Pernyataan Jimly sekaligus memberikan penekanan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya diselesaikan melalui diskusi, rapat, kajian akademis, atau pernyataan komitmen. Ukuran keberhasilannya terletak pada perubahan nyata dalam tata kelola, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan perilaku aparat ketika menjalankan kewenangan penegakan hukum.
ENAM REKOMENDASI STRATEGIS, TIGA RIBU HALAMAN ASPIRASI PUBLIK
Untuk memahami bobot pertemuan tersebut, publik perlu melihat kembali perjalanan panjang KPRP. Pada 5 Mei 2026, KPRP menyerahkan laporan akhir hasil kajian reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan itu terdiri atas 10 buku dengan ketebalan sekitar 3.000 halaman.
Dokumen tersebut merupakan hasil penghimpunan aspirasi, kajian kelembagaan, serta pembahasan bersama berbagai unsur masyarakat, lembaga negara, dan internal kepolisian.
Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat enam rekomendasi utama yang menjadi arah pembenahan institusi Polri.
Pertama, mempertahankan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden.
KPRP tidak mengusulkan pembentukan kementerian kepolisian maupun kementerian keamanan baru. Polri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kedua, memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Kompolnas direkomendasikan menjadi lembaga pengawasan eksternal yang lebih independen, dengan keanggotaan yang tidak lagi bersifat ex-officio serta kewenangan pengawasan yang diperluas. Bahkan, rekomendasi dan keputusan Kompolnas diusulkan memiliki kekuatan mengikat atau eksekutorial pada tingkat tertentu.
Ketiga, menata mekanisme pengangkatan Kapolri dan sistem karier kepolisian.
Mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melibatkan persetujuan DPR, tetapi perlu disertai penataan jalur karier yang lebih transparan, jelas, dan berdasarkan prinsip profesionalitas.
Keempat, membatasi penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi.
Penempatan personel kepolisian pada jabatan di luar institusi perlu diatur secara lebih tegas dan limitatif melalui peraturan perundang-undangan.
Kelima, memperbaiki kelembagaan dan manajemen internal.
Pembenahan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan profesionalisme, penguatan fungsi reserse kriminal, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Keenam, merevisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri beserta peraturan turunannya.
Penyesuaian regulasi direncanakan secara bertahap, termasuk sejumlah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepolisian, dan peraturan Kapolri. Roadmap reformasi tersebut diarahkan hingga 2029.
Enam rekomendasi ini menunjukkan bahwa reformasi Polri bukan sekadar persoalan pergantian pimpinan atau penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Persoalan yang hendak dibenahi jauh lebih mendasar, yakni sistem pengawasan, struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia, hingga pertanggungjawaban penggunaan kewenangan.
PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBENAHAN INTERNAL HARUS BERJALAN BERSAMA
Dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, Minggu, 8 November 2026, Jimly juga menyampaikan dukungan terhadap momentum penegakan hukum yang sedang dilakukan Kapolri Suyudi.
Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar Kapolri memperoleh ruang untuk melakukan pembenahan internal.
Dua agenda itu semestinya tidak dipertentangkan. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan dengan pembenahan institusi yang menjamin bahwa setiap tindakan aparat berlangsung sesuai hukum, prosedur, dan prinsip hak asasi manusia.
Sebab, penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak perkara yang berhasil diungkap atau berapa banyak orang yang diproses. Lebih dari itu, masyarakat juga berhak mengetahui apakah hukum diterapkan secara konsisten, tidak diskriminatif, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Di sinilah tantangan reformasi Polri menjadi semakin kompleks. Institusi kepolisian memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menegakkan hukum. Besarnya kewenangan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat.
Tanpa pengawasan yang efektif, reformasi berisiko hanya menjadi perubahan administratif tanpa menyentuh persoalan mendasar dalam praktik pelayanan dan penegakan hukum.
UJIAN KAPOLRI: MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Pesan Jimly kepada Kapolri Suyudi sesungguhnya membawa persoalan yang lebih besar daripada sekadar pelaksanaan enam rekomendasi KPRP.
Persoalan utamanya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui slogan Presisi, konferensi pers, atau pernyataan bahwa Polri sedang berbenah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat menyaksikan adanya perubahan yang dapat diukur dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika masyarakat melaporkan suatu perkara, mereka membutuhkan kepastian pelayanan. Ketika berhadapan dengan aparat, mereka membutuhkan perlindungan hukum. Ketika terjadi pelanggaran oleh anggota kepolisian, mereka membutuhkan proses pemeriksaan yang transparan dan tidak tebang pilih.
Karena itu, penguatan Kompolnas, transparansi promosi jabatan, pembatasan penugasan di luar struktur, serta perbaikan sistem pengawasan bukan sekadar rekomendasi teknis. Semua itu merupakan bagian dari upaya memastikan kekuasaan kepolisian berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan publik.
Pada titik ini, Kapolri Suyudi menghadapi pekerjaan besar: memastikan agenda reformasi tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan sampai ke seluruh jenjang organisasi kepolisian.
REFORMASI BUKAN SOAL JANJI, MELAINKAN KEBERANIAN MENGUBAH SISTEM
Pertemuan Jimly dengan Kapolri memberikan momentum untuk kembali mengingatkan bahwa reformasi Polri merupakan agenda kelembagaan dan kepentingan publik, bukan semata-mata agenda seorang pejabat atau pimpinan institusi.
Sepuluh buku laporan dengan sekitar 3.000 halaman itu telah diserahkan kepada Presiden. Aspirasi masyarakat telah dihimpun. Enam rekomendasi strategis telah dirumuskan. Sebagian besar, menurut Jimly, juga telah memperoleh persetujuan Presiden.
Dengan demikian, pertanyaan berikutnya bukan lagi sebatas apakah reformasi Polri diperlukan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah kapan dan bagaimana seluruh rekomendasi tersebut benar-benar dijalankan.
Publik tentu tidak membutuhkan reformasi yang hanya ramai dalam dokumen, tetapi sunyi dalam pelaksanaan. Masyarakat membutuhkan kepolisian yang profesional, terbuka terhadap kritik, berani menindak pelanggaran internal, serta mampu menempatkan hukum di atas kepentingan kekuasaan dan kelompok.
Reformasi Polri pada akhirnya harus menghasilkan institusi yang semakin dipercaya masyarakat, bukan sekadar institusi yang semakin kuat kewenangannya. Sebab, kekuatan kepolisian sejatinya bukan hanya terletak pada seragam, jabatan, pangkat, atau kewenangan yang dimiliki. Kekuatan sesungguhnya terletak pada kepercayaan masyarakat bahwa setiap aparat hadir untuk melindungi, melayani, dan menegakkan hukum secara adil.
Kini, bola reformasi berada di tangan Kapolri. Sejarah akan mencatat bukan berapa banyak rekomendasi yang diterima, melainkan seberapa jauh keberanian institusi kepolisian mengubah dirinya sendiri.
Comments