KAVITA MEDIA NET — OPINI Ada satu penyakit berbahaya dalam praktik kekuasaan: ketika seseorang mulai merasa dirinya lebih besar daripada hukum hanya karena berdiri dekat dengan pusat kekuasaan. Jabatan tinggi dianggap sebagai benteng. Kedekatan dengan Presiden diperlakukan seperti asuransi politik. Pujian pemimpin dianggap sebagai sertifikat kekebalan. Sementara loyalitas personal perlahan-lahan menggantikan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab jabatan. Inilah ment

Di Indonesia, hukum tampaknya memiliki satu syarat baru sebelum bekerja: harus viral dulu. Kalimat “No Viral, No Justice” bukan lagi sekadar lelucon pahit di media sosial. Ia telah berubah menjadi diagnosis sosial yang telanjang: hukum sering kali baru bergerak ketika publik sudah ribut, ketika media sosial sudah panas, ketika tekanan opini publik terlalu besar untuk diabaikan. Jika sebuah kasus tidak viral, ia sering mati pelan-pelan di meja birokrasi. Berkasnya menumpuk, l

K risis moral di tubuh Aparat Penegak Hukum (APH) kembali menguat di ruang publik. Persepsi bahwa perkara hukum dapat “diselesaikan di kolong meja” menjadi kritik tajam terhadap integritas penegakan hukum dan memperlihatkan kekhawatiran serius atas merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Krisis moral aparat penegak hukum tidak bukan sekedar wacan kosong. Berbagai kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik suap yang terungkap dalam b

Opini Kritis / Analisis Sosial-Politik Kavita Media Fenomena meningkatnya kejahatan terorganisir seperti judi online, peredaran narkoba, dan praktik korupsi kembali memantik sorotan tajam publik. Di ruang-ruang diskursus sosial, muncul narasi keras yang mempertanyakan integritas sistem penegakan hukum ketika aktor-aktor yang seharusnya menjadi garda terdepan justru kerap disebut dalam pusaran kasus kejahatan. Isu yang berkembang di tengah masyarakat bukan sekadar tentang mara

Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, mengkritik keras arah penegakan hukum yang dinilai semakin menyimpang dari prinsip keadilan. Ia menilai praktik yang “terbolak-balik” justru membuka ruang kriminalisasi dan memperparah distorsi keadilan dalam sistem peradilan. Praktik penegakan hukum yang dinilai semakin “terbolak-balik” memicu kritik keras dari kalangan pengamat. Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, menilai arah

Pernyataan Prof. Mahfud MD tentang keberadaan silent brown code di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali membuka tabir persoalan mendasar dalam penegakan hukum. Istilah ini merujuk pada kesepakatan tak tertulis di antara sesama anggota polisi untuk saling diam dan melindungi ketika terjadi pelanggaran, baik etik maupun pidana. Dalam praktiknya, loyalitas korps ditempatkan di atas kebenaran hukum. Mahfud menilai budaya ini menjadi salah satu penyebab utama gagalnya refo

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar yang menelan anggaran hingga Rp98 miliar kembali menyisakan kejanggalan serius. Proyek yang sejak awal digadang-gadang sebagai pengungkit sektor pariwisata Sulawesi Tenggara itu justru berakhir di meja hijau, menyisakan dugaan mark up anggaran, penyalahgunaan kewenangan, dan aliran pertanggungjawaban yang tak sepenuhnya terang. Di tengah jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari, satu fakta mencuat d

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “there’s no one that cannot be replaced” bukan sekadar kalimat retoris dalam pidato. Kalimat itu menjadi pesan politik yang kuat, bahkan berpotensi menjadi bumerang, ketika realitas pemerintahan diuji oleh desakan publik yang kian mengeras terutama terkait tuntutan pergantian Kapolri dan reformasi menyeluruh institusi Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025 di Kabupaten Tangerang, 28 Agust

Prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum kembali menjadi sorotan publik menyusul lambannya penanganan dugaan kejahatan pertambangan di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Kasus ini menjadi perhatian karena disebut-sebut menyeret nama istri Gubernur Sultra, sehingga memunculkan tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan setara tanpa melihat latar belakang kekuasaan. Sejumlah kalangan menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung perlu se