LISTYO SIGIT PRABOWO: DARI PUNCAK KEKUASAAN MENUJU UJIAN KEHORMATAN
Ketika empat bintang di pundak tak lagi cukup untuk menjawab pertanyaan publik, dan jabatan tinggi berhadapan dengan pertanggungjawaban hukum.
KAVITA MEDIA NET | OPINI
Ada masa ketika nama Listyo Sigit Prabowo disebut dengan penghormatan. Sebagai Kapolri, ia berdiri di puncak institusi kepolisian, memimpin ratusan ribu personel, dan memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan serta komando organisasi. Empat bintang di pundaknya bukan sekadar lambang pangkat, melainkan representasi jabatan, tanggung jawab, dan kepercayaan negara.
Di hadapan jajaran kepolisian, perintah seorang Kapolri memiliki bobot struktural yang sangat besar. Di ruang-ruang pemerintahan, kehadirannya diperhitungkan. Di tengah masyarakat, namanya melekat pada institusi yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum.
Namun, kekuasaan memiliki satu kenyataan yang kerap terlupakan: jabatan dapat memberikan kewenangan, tetapi tidak pernah membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban. Pangkat dapat membuat seseorang dihormati dalam struktur organisasi, tetapi kehormatan yang sesungguhnya hanya dapat bertahan jika ditopang integritas.
Dan ketika seorang pejabat yang pernah berada di puncak institusi menghadapi persoalan hukum serius, publik tidak hanya melihat jatuh-bangunnya seorang individu. Publik juga mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dijanjikan oleh institusi yang dipimpinnya.
Ketika kehormatan diuji oleh perkara hukum
Peristiwa yang kini membayangi perjalanan Listyo Sigit bukan sekadar perubahan posisi dalam lingkaran kekuasaan. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan dirinya sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menyebut dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.
Sehari setelah pengumuman itu, Presiden Prabowo menandatangani keputusan pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara pada 4 November 2026.
Dalam waktu singkat, panggung yang dahulu menjadi tempat seseorang menjalankan kewenangan berubah menjadi ruang pemeriksaan dan pertanyaan hukum. Jabatan yang sebelumnya memberinya akses ke pusat-pusat pengambilan keputusan kini tidak lagi melekat. Nama yang dahulu identik dengan komando dan kewibawaan justru menjadi perhatian publik karena perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Di situlah sisi tragis dari perjalanan kekuasaan: perubahan dapat berlangsung begitu cepat. Seseorang bisa berada di puncak hierarki pada suatu masa, tetapi pada masa berikutnya harus menghadapi proses hukum yang menuntut penjelasan atas dugaan tindakannya.
Namun, tragedi ini tidak boleh membuat kita kehilangan akal sehat. Status tersangka bukan putusan bersalah. Listyo tetap memiliki hak untuk membela diri, memperoleh proses hukum yang adil, dan membuktikan posisinya di hadapan hukum. Tidak boleh ada penghukuman melalui opini publik sebelum pengadilan memutus perkara.
Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kemarahan, tetapi juga tidak boleh dilemahkan oleh pangkat dan kedekatan kekuasaan.
Kekuasaan berakhir, pertanggungjawaban tetap berjalan
Ada pelajaran penting dari perkara ini, terutama bagi siapa pun yang pernah atau sedang memegang jabatan publik. Kekuasaan bukan milik pribadi. Kewenangan bukan hak istimewa untuk bertindak tanpa batas. Apalagi kewenangan yang berkaitan dengan teknologi pengawasan, penyadapan, dan pengelolaan informasi warga negara.
Jika dugaan penyadapan tanpa prosedur itu terbukti, persoalannya jauh melampaui nasib seorang mantan Kapolri. Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang batas kewenangan negara: siapa yang boleh mengawasi, atas dasar hukum apa pengawasan dilakukan, siapa yang mengendalikan sistem, dan bagaimana mencegah teknologi negara berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan?
Penyidik perlu menjelaskan secara transparan siapa yang memberikan perintah, bagaimana rantai komando bekerja, siapa yang mengetahui operasi tersebut, siapa yang menerima hasilnya, dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Semua itu harus dijawab melalui bukti, bukan dugaan yang dibangun dari kedekatan politik atau hubungan personal.
Sebab, apabila penyalahgunaan kewenangan dalam institusi penegak hukum benar-benar terjadi, yang terluka bukan hanya nama seorang pejabat. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian ikut dipertaruhkan.
Di balik seragam dan bintang, tetap ada manusia
Di tengah kerasnya kritik publik, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: seorang pejabat tetap manusia. Ia memiliki keluarga, perjalanan hidup, pengabdian, dan sejarah panjang yang tidak seluruhnya dapat diringkas oleh satu perkara.
Tetapi sisi manusiawi itu juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Empati tidak berarti membenarkan dugaan pelanggaran. Menghormati hak seseorang tidak berarti menutup mata terhadap kepentingan publik.
Justru di sinilah kemanusiaan dan keadilan seharusnya berjalan bersama. Jika seseorang terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan secara proporsional. Jika tidak terbukti, hak dan kehormatannya harus dipulihkan. Tidak boleh ada standar ganda hanya karena seseorang pernah memegang jabatan tinggi.
Kita juga harus mengingat ribuan anggota Polri yang setiap hari bekerja di lapangan. Mereka yang menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, melayani laporan masyarakat, menghadapi risiko, dan menjalankan tugas dengan segala keterbatasan. Mereka tidak seharusnya ikut menanggung stigma atas perkara yang melibatkan sejumlah pejabat di tingkat atas.
Institusi kepolisian jauh lebih besar daripada satu nama. Karena itu, proses hukum harus berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan tanpa menjadikan institusi sebagai tameng bagi siapa pun.
Empat bintang tidak lebih tinggi daripada hukum
Pada akhirnya, kisah Listyo Sigit menjadi pengingat bahwa pangkat tertinggi sekalipun tidak membuat seseorang kebal dari pertanyaan. Empat bintang dapat menjadi simbol karier dan kewenangan, tetapi tidak dapat menggantikan integritas. Jabatan dapat membuat seseorang dihormati, tetapi tidak otomatis menjamin bahwa kehormatannya akan abadi.
Mungkin inilah bagian paling menyedihkan dari perjalanan kekuasaan: ketika penghormatan yang dahulu datang karena jabatan harus diuji oleh pertanggungjawaban atas tindakan.
Kehormatan sejati bukan terletak pada berapa banyak orang yang berdiri ketika seorang pejabat memasuki ruangan. Bukan pula pada berapa banyak bawahan yang memberi hormat ketika perintah disampaikan. Kehormatan sejati terlihat dari bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana hukum dihormati, dan bagaimana seseorang bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Listyo Sigit kini berada dalam ujian hukum dan sejarah. Publik berhak menuntut kejelasan. Penyidik berkewajiban membuka fakta. Pengadilan harus memutus secara independen. Dan siapa pun yang terlibat, tanpa memandang pangkat maupun jabatan, harus tunduk pada hukum.
Sebab, kekuasaan mungkin dapat membuat seseorang berdiri paling tinggi di antara sesamanya. Tetapi ketika berhadapan dengan hukum, tidak ada pangkat yang boleh membuatnya berdiri lebih tinggi daripada keadilan.
Kritik terhadap pejabat publik harus tetap tajam, tetapi tidak boleh berubah menjadi penghakiman tanpa putusan. Perkara Listyo Sigit bukan hanya tentang naik dan turunnya seorang tokoh, melainkan juga tentang akuntabilitas penggunaan kewenangan negara, perlindungan hak warga, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Comments