Mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo KAVITA Media Net, Jakarta — Ketika institusi kepolisian seharusnya berdiri di atas profesionalisme, integritas, dan sistem meritokrasi, muncul serangkaian tuduhan yang justru mempertanyakan bagaimana kekuasaan, kedekatan personal, dan loyalitas diduga memengaruhi perjalanan karier sejumlah perwira tinggi Polri. Persoalannya bukan sekadar siapa yang naik pangkat lebih cepat, siapa yang memperoleh jabatan strategis, atau siap

KAVITA Media Net, Jakarta — Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian kembali menjadi sorotan. Sebuah temuan dalam Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 menyebutkan bahwa Indonesia mencatat angka ketidakpercayaan terhadap polisi sebesar 59 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi pertama di antara 31 negara yang diteliti, berdasarkan indikator persepsi ketidakpercayaan responden terhadap profesi kepolisian. Temuan ini bukan sekadar angka dalam sebuah

Analisis Kavita Media Penolakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di hadapan Komisi III DPR RI terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukan sekadar perdebatan teknis birokrasi. Ia membuka kembali soal paling mendasar dalam demokrasi: apakah Indonesia sedang memelihara lembaga penegak hukum yang profesional, atau justru membiarkan lahirnya “superbody” dengan kewenangan nyaris tanpa penyeimbang? Satu Atap, Seribu Kunci Kekuasaan Dalam teori ketatanegar

Catatan Redaksi Kavita Media Di tengah gencarnya perang melawan narkoba, publik sejumlah anggota kepolisian tertangkap sebagai pengguna hingga diduga terlibat dalam jaringan peredaran. Fenomena ini bukan lagi sekadar kasus oknum, melainkan alarm serius bagi integritas institusi penegak hukum. Fenomena keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus narkoba kembali mencuat dan memantik pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya sedang terjadi di tubuh institusi penegak hukum? Dalam

Wacana pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali mengemuka. Anggota Komite Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, mengusulkan agar Kapolri hanya menjabat dua tahun dan maksimal tiga tahun, guna mencegah stagnasi kepemimpinan serta kemacetan regenerasi karier di tubuh Polri. Anggota Komite Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, melempar wacana pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia mengusulk

Pernyataan Prof. Mahfud MD tentang keberadaan silent brown code di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali membuka tabir persoalan mendasar dalam penegakan hukum. Istilah ini merujuk pada kesepakatan tak tertulis di antara sesama anggota polisi untuk saling diam dan melindungi ketika terjadi pelanggaran, baik etik maupun pidana. Dalam praktiknya, loyalitas korps ditempatkan di atas kebenaran hukum. Mahfud menilai budaya ini menjadi salah satu penyebab utama gagalnya refo

Jenderal Komunikator dan Intelektual Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar Meninggalkan Jejak Penting Dalam Reformasi Komunikasi Kepolisian Republik Indonesia. Di Tengah Menurunnya Kepercayaan Publik Terhadap Aparat Penegak Hukum, Boy Rafli Mendorong Perubahan Paradigma: Dari Kepolisian Yang Tertutup Dan Reaktif Menuju Institusi Yang Sadar Bahwa Legitimasi Lahir Dari Komunikasi Yang Rasional Dan Terbuka. Di tengah wajah kepolisian yang kerap dipersepsikan keras dan reaktif, nama K

Oleh : Alfian Ali (Sekretaris LKDI & Pimred Kavita Media) Sejak desakan Reformasi Polri kembali menguat pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, satu tafsir segera mengemuka di ruang publik: reformasi berarti pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa problem Polri bukan semata struktural, melainkan juga soal kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto merespons cepat desakan itu. Ia menyetuju

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “there’s no one that cannot be replaced” bukan sekadar kalimat retoris dalam pidato. Kalimat itu menjadi pesan politik yang kuat, bahkan berpotensi menjadi bumerang, ketika realitas pemerintahan diuji oleh desakan publik yang kian mengeras terutama terkait tuntutan pergantian Kapolri dan reformasi menyeluruh institusi Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025 di Kabupaten Tangerang, 28 Agust

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan kesiapan mempertahankan posisi dan kewenangan Polri hingga “titik darah penghabisan” memantik gelombang kritik tajam dari kalangan pemerhati politik dan kebangsaan. Diksi yang bernuansa konfrontatif dan sarat simbol “siap perang” itu dinilai mencederai semangat reformasi serta menempatkan institusi kepolisian berhadap-hadapan dengan aspirasi publik yang justru menuntut pembenahan. Pemerhati Politik dan Kebangsaa

Penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukan sekadar soal struktur kelembagaan. Ia mencerminkan kegelisahan yang lebih dalam: ketakutan institusi terhadap evaluasi serius atas kekuasaan yang terlalu lama dibiarkan nyaris tanpa pengawasan efektif. Ketika Kapolri menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang “Menteri Kepolisian”, publik patut bertanya: apa yang sesungguhnya sedang dipertahankan? Profesionalisme